LBH Nilai Vonis Mati untuk Herry Wirawan tidak Dibenarkan

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS, YLBHI, hingga Eksekutif Nasional akan melaporkan Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan, ke Polda…

KSP disebut tidak menunjukkan dokumen maupun tayangan presentasi sehingga dapat melihat poin-poin DIM yang disampaikan.

“Karena YLBHI akan terus melakukan api perlawanan melalui konsolidasi gagasan. Ini bukan jargon,”

Aksi teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK) terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mempermasalahkan pemberian vaksin Covid-19 yang dilakukan secara berbayar oleh Kimia Farma.

Penggunaan pasal dalam UU ITE dinilai mengkhawatirkan, lantaran kerap tidak memiliki asas legalitas dan pengusutannya tidak memadai.

Kepada Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldy menyebut pemolisian di Indonesia sudah mulai mengarah pada model pemolisian otoriter.

Disebutkan penangkapan dilakukan ketika Andri Junus dan Ridwam memberikan bantuan hukum pendampingan aksi penyampaian pendapat dimuka umum.

Di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin itu, pemberian nyatanya lebih banyak diberikan kepada mereka yang bukan kelompok rentan.

Yayasan LBHI masyarakat sudah sejak lama mengeluhkan ada pasal-pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

YAYAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengapresiasi upaya pemerintah dalam menangani persoalan terorisme di Tanah Air.

"Kami kaget sekali Pak Jokowi mendorong revisi UU ITE. Ini kabar baik bagi masyarakat sipil,"

Presiden dan DPR juga harus menyokong upaya yang nantinya meningkatkan kinerja dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal itu juga dilakukan demi memperkuat kondisi perekonomian kelompok pekerja demi terwujudnya hubungan industrial yang stabil dan harmonis.

YLBHI menilai kepolisian saat kini kian condong menjadi bagian otoritarianisme yang ditampilkan pemerintah.

"Karena kita diawasi DPR, diawasi lembaga swadaya masyarakat, diawasi organisasi masyarajat. Ada banyak pengawas jadi tidak mudah untuk otoriter,"…

Aturan itu berpotensi melanggar due process of law dan mendorong semakin banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang kritis.

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan pelanggar­an kebebasan hak sipil di Indonesia pada 2019 masih tinggi.