PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut Diabaikan

Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.

Ajaran agama tidak pernah menyimpang dari Pancasila. Makanya, sebagai orangtua, perlu cermat memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anak,

Pemantapan nilai kebangsaan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku serta bertanggung jawab terhadap implementasi nilai-nilai…

Sejumlah serikat buruh mengujikan bahwa proses pengesahan dari Perppu Cipta Kerja ke UU ini telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

RUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.

Generasi muda garda terdepan yang memikul tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembangunan…

Dalam UUD 1945, terdapat sebuah pasal yang membahas tentang kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama.

“Perjuangan reformasi ialah menghilangkan sentralisasi kekuasaan pada satu lembaga, dan menegasikan lembaga yang lain, juga menghindari Power…

PARA Aktivis Lintas Angkatan menganggap gerakan kembali ke UUD 45 yang asli adalah tidak tepat. Karena akan dipakai oleh elit politik yang ingin memperpanjang…

Pelajar adalah kaum terdidik, sehingga memiliki tanggung jawab berpikir untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami bangsa ini, untuk kemudian menawarkan…

DPD RI memerlukan data maupun dokumen yang berkaitan dengan proses amendemen konstitusi yang terjadi pada 1999 hingga 2002.

Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa.

LaNyalla mengungkapkan, dirinya telah membuat sebuah kesimpulan bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Sebanyak 264 raja, sultan, pemangku lembaga adat, serta tetua suku seluruh Nusantara yang hadir dalam perhelatan ini sepakat mendeklarasikan sikap…

DPD sebagai alternatif baru bagi bentuk utusan daerah di MPR yang lebih mewakili kepentingan daerah.

Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dalam UUD 45 tampaknya ada kemiripan redaksi bahasa. Namun apakah pengertiannya sama atau berbeda? Berikut penjelasan…

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki dan harus dilaksanakan setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara,

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik…