Rakyat Kaltim Siapkan Laporan Ke Bareskrim dan Sanksi Adat Untuk Adili Edy Mulyadi

DIANGGAP melanggar konstitusi, Majelis Adat Sunda melaporan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan, ke Polda Jawa Barat (Jabar),  Kamis…

KETUA Cyber Indonesia Husin Alwi atau Husin Shihab dilaporkan balik oleh Habib Bahar Smith terkait pelaporan dugaan memelintir omongan KSAD Jendral…

KABID Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yuliyanto menegaskan, sampai saat ini polisi belum menetapkan tersangka lain.

POLISI siber memiliki risiko terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yakni memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Jokowi mengaku amat memahami kekhawatiran masyarakat mengenai sanksi pidana dalam UU ITE.

Dalam audiensi itu, Christina sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya, menyampaikan ia yakin revisi UU ITE merupakan upaya pemerintah menjawab…

Publik perlu mendukung Polri, untuk mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelaporan Haris Azhar

PEMBANGUNAN data center atau pusat data di Indonesia perlu diikuti oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

YouTuber yang menjadi tersangka kasus penistaan agama itu telah melaporkan pelaku penganiayaan terhadap dirinya selama berada di Rutan Bareskrim Polri.

Dian mengatakan akan menempuh upaya amnesti atau penghapusan hukuman kepada presiden karena suaminya adalah korban ketidakadilan.

Nora kembali menjelaskan bahwa dirinya telah berkali-kali menasihati Jerinx agar tidak lagi berurusan dengan polisi.

Represi kebebasan berekspresi di internet seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah melakukan pendekatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

Yusri mengatakan Jerinx dipanggil oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Mako Polda Metro Jaya, Jakarta.

Sebelumnya, beredar video Dinar Candy memprotes perpanjangan PPKM. Ia menggunakan busana bikini di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Isteri saudara J kita lakukan pemeriksaan termasuk hp isteri saudara J kita sita juga,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (2/8).

Penggunaan pasal dalam UU ITE dinilai mengkhawatirkan, lantaran kerap tidak memiliki asas legalitas dan pengusutannya tidak memadai.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes berharap revisi UU ITE tidak mengesampingkan aspek kebebasan berbicara dan berpendepat

kondisi internet di Indonesia saat ini bagai pisau bermata dua bagi penggunanya, terutama generasi Y atau milenial yang menjadi pengguna mayoritas…