-
Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022
“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” ungkapnya
-
Jeratan hukum pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta, yang saat ini dinilai tidak memberikan efek jera pada para pelaku.
-
Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan.
-
Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat…
-
Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri langsung oleh 66 anggota dewan sedangkan 220 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual…
-
Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan…
-
"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya…
-
Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.
-
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
-
"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari
-
“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan…
-
Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota negara, tidak jelas.
-
“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU."
-
Menurut Ketua DPR Puan Maharani, aturan UU TPKS harus sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat akan perlindungan kekerasan seksual yang berpihak terhadap…
-
Menurut para pemohon ada agenda yang tidak bisa diakses dan pemerintah diminta melampirkan bukti tambahan mengenai dalil pemohon bahwa UU itu dibuat…
-
Direktur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW), Indah Sri Ayu, menyebut sepak terjang Puan terbukti pro pada isu perempuan…
-
Apa yang diperjuangkan gerakan perempuan agar lahirnya UU TPKS, kata Ina adalah bentuk lain dari upaya yang dulu pernah diperjuangkan Kartini untuk…
-
Jumlah PRT di Filipina yang hanya berkisar 2,8 juta dan India 3,8 juta sudah mempunyai regulasi yang mengatur hak-hak pekerja rumah tangga.
-
Toko perempuan Muhammadiyah, Ulfah Mawardi, memandang Ketua DPR Puan Maharani sebagai Kartini masa kini jika dilihat dari sepak terjangnya dqalam memperjuangkan…
-
Saat ini Kowani bisa berbesar hati serta bangga karena hasil perjuangan panjang Kowani dan juga para pegiat perempuan dan semua pihak, kini sudah memiliki…