Kejagung Sebut Ada 669 Pengaduan Terkait Mafia Tanah di 2022--2023

CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah…

Telah terbukti secara meyakinkan bahwa PT Sedayu Sejahtera Abadi memiliki alas hak kepemilikan yang kuat. Ini dibuktikan berdasarkan kepemilikan SHGB…

Apabila kasus pertanahan tidak ditangani secara optimal, berpotensi pada terhambatnya program-program pembangunan yang sedang berjalan.

Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.  …

Silfester sekaligus mengimbau agar jajaran di bawah Presiden Jokowi agar lebih bijaksana dalan penyelesaian hak tanah masyarakat.

Guspardi Gaus mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan mengenai pendekatan-pendekatan anarkis yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat Rempang.

Di sisi lain, Hadi Tjahjanto mengungkapkan Kawasan Hotel Sultan, Gelora Bung Karno resmi kembali menjadi milik negara.

Peninjauan kembali perkara perdata oleh Pengadilan Negeri Maumere di Kabupaten Sikka ricuh. Puluhan warga protes karena peninjauan di wilayah tersebut…

POLDA Jawa Barat mengambil alih laporan dugaan pidana pemalsuan dokumen terkait kasus tanah di Dago Elos Kota Bandung, yang awalnya ditangani…

“Wihara adalah rumah ibadah, Rumah Tuhan. Penggunaannya bukan untuk kepentingan komersial. Kok majelis hakim pakai pertimbangan bisnis?"

Namun, majelis hakim menyatakan Abdul Halim tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Junimart juga mendesak agar semua pihak yang tergabung dalam Satgas Mafia Tanah di Provinsi Riau untuk bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah…

Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan mekanisme dan skema perlindungan tanah ulayat melalui pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Raja Antoni menjelaskan, kejadian yang dialami oleh Vihara tersebut bertentangan dengan konstitusi

Sebagai pengelola Kebun Bintang Bandung, yayasan mempertanyakan legalitas pemkot yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Sengketa kepemilikan lahan kebun binatang Bandung antara Yayasan Margasatwa Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung masih berlanjut.

Sengketa lahan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) antara pemerintah yakni Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dengan PT. Indobuildco belum…

Kasus sengketa tanah seluas 1,7 hektare telah berlangsung sejak enam tahun lalu, namun hingga kini prosesnya tak kunjung tuntas. 

Sejumlah orang yang mengatasnamakan ahli waris pemilik tanah Endang Miharja kembali memaksa ingin menguasai jalan tersebut.