-
Bimtek PHPU Bersama MK Upaya Peradi Tingkatkan Kualitas Advokat
Negara membuka dan mendorong secara terbuka untuk mempersoalkan legal policy dengan mengundang Peradi
-
MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak mengubah jangka waktu penyelesaian sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Penyelesaian sengketa pilpres di MK tetap…
-
Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang…
-
Mita menyoroti kondisi MK yang terdiri dari sembilan orang hakim. Sementara, ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilu bakal memboyong perselisihan…
-
Pada putusannya, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk…
-
Dalam 75 hari masa kampanye sama dengan 75 hari persiapan logistik yang harus dilakukan oleh KPU. Waktu yang singkat terutama dalam hal validasi dan…
-
PASANGAN calon nomor urut 02 pilkada Kalsel Denny Indrayana-Difriadi Darjat mempertimbangkan mengajukan gugatan PHPU ke MK terkait hasil pemuingutan…
-
Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli mengatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dan Malaka…
-
KPU Riau siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 30 hari terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 25 TPS di Kabupaten Rokan Hulu…
-
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalsel mulai melakukan persiapan penyelenggaraan PSU. Hal ini dikemukakan Ketua KPUD Kalsel, Sarmuji, Selasa (23/3).
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 16 tempa…
-
Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali membacakan putusan terhadap 13 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Serentak 2020, hari ini,…
-
Proses penetapan KPU Kabupaten Bandung untuk menetapkan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan tertunda karena adanya gugatan dari paslon nomor 1 di Mahkamah…
-
Erna juga menegaskan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan juga menjadi fokus pihaknya, sehingga PSU jangan sampai menyebabkan penyebaran…
-
Mahkamah Konstitusi mengundang saksi dari KPK,KPU, Bawaslu, dan Ditjen Pemasyarakatan terkait pemeriksaan lanjutan perkara Perselisihan…
-
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu…
-
Pelantikan sembilan kepala daerah hasil pilkada 2020 di Nusa Tenggara Timur (NTT) diundur karena masih ada sejumlah sengketa di Mahkamah Konstitusi…
-
KPU menyebut sebanyak 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pilkada 2020 tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
-
Banyak gugatan yang dinyatakan oleh majelis tidak dapat diterima sebab permohonan diajukan lebih dari tiga hari.
-
Mayoritas perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan ada pula yang dicabut oleh pemohon.