Praktik Korupsi di Indonesia Marak Jaksa Agung Sebut UU Tipikor Perlu Dikaji Ulang

Badan intelejen dan aparat penegak hukum menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Sengketa dan konflik pertanahan yang kerap timbul di Indonesia, sebagian besar didalangi oleh mafia tanah.

MAKI mendorong Jaksa agung konsisten meneruskan perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Jaksa Agung secara tegas menekankan jangan percaya kepada pihak luar yang bisa mengurus perkara di Kejaksaan," ujar Ketut Sumedana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan agar para Insan Adhyaksa tidak terlibat dalam ranah politik.

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersikap netral pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024. 

Arahan Jaksa Agung dinilai mencederai hak pilih masyarakat, karena berpotensi terpilihnya calon yang koruptif.

Menghindari black campaign Pemilu 2024, Jaksa Agung meminta jajarannya menghentikan proses dugaan pidana korupsi capres, cawapres, caleg, dan calon…

“Jangan sampai mereka (aparat desa) karena ketidaktahuannya menjadi objek pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, ini perlu dilakukan bimbingan, pembekalan…

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa Hari Pancasila tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial.

Filep Wamafma berpendapat, kasus pemerasan tersebut tidak hanya dilakukan EKT. Alasannya, banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasan lainnya, tetapi…

Hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yaitu nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanistik.

PENGAMAT BUMN Toto Pranoto mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir bersih-bersih BUMN dengan menggandeng Kejaksaaan Agung, dengan demikian potensi…

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menerima penghargaan sebagai Best Institutional Leaders dalam Obsession Awards 2023 dari Obsession…

KEJAKSAAN Agung sepakat mengembalikan aset-aset terkait penanganan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasyara ke Kementerian…

Pada kasus Ferdy Sambo, jaksa penuntut umum harus menyatakan sikap banding atau tidak dengan mempertimbangkan dinamika hukum dan keadilan yang berkembang…

Peran dan posisi inspektorat daerah perlu dikaji ulang sebagaimana usulan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Saat ini, ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya telah diselesaikan Komnas HAM. Namun belum disidik oleh Jaksa Agung

Netralitas jaksa mutlak dijaga agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan imparsial.