-
Pemerintah Targetkan Peraturan Pelaksana UU TPKS Rampung Tahun Ini
Semula UU TPKS mengamanatkan adanya 5 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 5 Rancangan Peraturan Presiden, namun akan disederhanakan.
-
Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai tampilkan kepemimpinan melayani. Ini karena Puan kerap bersuara terkait isu-isu menyangkut publik.
-
"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya…
-
UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman…
-
Tersangka diduga melakukan aksi biadabnya kepada para korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP sejak 2019 hingga 2021.
-
Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).
-
Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Euis Sunarti menyebut banyak hal merisaukan dalam naskah akademiknya, selain multitafsir, landasannya…
-
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
-
Belum ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.
-
"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari
-
“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan…
-
Selain itu, pemerintah juga akan menggelar sosialisasi sehingga publik mengetahui secara penuh apa saja substansi UU itu.
-
"Pengundangan UU TPKS tersebut semoga menjadi era baru penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban,"
-
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
-
Masing-masing stakeholder juga harus dipastikan terus berkoordinasi dengan efektif untuk menangani serta melayani berbagai persoalan kejahatan…
-
Ketua DPR, Puan Maharani, dinilai sebagai sosok aspiratif bagi perempuan masa kini. Ini dilihat dari sepak terjangnya dalam memperjuangkan beragam…
-
Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.
-
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU menjelma kabar baik bagi banyak kalangan, terutama para…
-
LAHIRNYA Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah perlawanan terhadap kekerasan seksual (KS).
-
Mengacu UU TPKS, UPTD PPA berfungsi untuk mengawal pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan pendampingan selama proses peradilan.