Ketua KPK Firli Bahuri dan Wamenkumham Tersangka Korupsi, Anies: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Jamin Ginting mengatakan koruptor tidak boleh mendapatkan keuntungan dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan membentuk Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian

MANTAN pimpinan KPK Saut Situmorang menerangkan rumah aman (safe house) yang turut digeledah oleh penyidik Polda Metro Jaya saat penggeledahan rumah…

"Belum deadlock tapi belum dibahas. Belum dibahas karena masih fokus menyelesaikan RUU lainya," ujarnya.

Pengesahan RUU Perampasan Aset akan diutamakan bila Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada pilpres 2024.

Komisi III DPR janji tak menunda membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika sudah diberi mandat membahas bakal beleid itu.

KETUA  Formappi Lucius Karus menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejatinya memang tidak memiliki keinginan untuk segera mengesahkan…

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah telah melakukan lobi-lobi politik agar DPR RI bisa segera meloloskan…

WAKIL Ketua DPR Lodewijk F. Paulus mengatakan belum adanya kepastian pembahasan RUU Perampasan Aset disebabkan masih adanya perbedaan sikap antara…

KOMISI III DPR belum menerima kepastian menjadi komisi yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PPP…

BADAN Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan…

Mahfud menegaskan dirinya optimistis RUU perampasan aset jadi prioritas dan segera diproses oleh DPR. Keyakinan Mahfud diperkuat dengan adanya surat…

DPR dinilai khawatir bila RUU Perampasan Aset disahkan akan menjadi senjata makan tuan.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sudah disampaikan…

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan aset hingga kini masih belum ada titik terang. Terakhir, pembahasan calon beleid itu akan dibahas…

MAYORITAS publik menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset urgen. Hal itu berdasarkan hasil survei Populi Center.

Ada sejumlah hal yang diatur dalam RUU ini, termasuk aturan aset tindak pidana yang dapat dirampas negara yakni aset yang bernilai minimal Rp100 juta.

RUU) tentang Perampasan Aset dinilai perlu memasukkan muatan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi. Hal itu belum diatur dalam…

RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang.