Aturan Turunan UU PDP Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Memamahi UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum

Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang…

Forum Digital BUMN (Fordigi) mendorong percepatan implemantasi undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di lingkungan perusahaan-perusahaan negara. …

UU PDP seharusnya tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi…

Sanksi tegas dalam UU PDP tidak sebatas sanksi administratif dan perdata. Korporasi atau individu bisa dikenai sanksi pidana, meski ada pengecualian…

Dengan ditetapkannya UU PDP, BSSN siap mendukung dan melaksanakan isi pengaturannya sesuai dengan amanat, tugas dan fungsi, serta kewenangan BSSN. 

Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit pada 2020, Indonesia berada di peringkat 61 dari 100 negara terkait dengan kesiapan menggunakan internet.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (PDP) perlu memberikan perhatian khusus pada kerentanan berbasis gender terhadap perempuan pada kekerasan…

PAKAR teknologi informasi dan sekaligus pendiri Drone Emprit and Media Kernel Indonesia, Fahmi Ismail mengapresiasi pengesahan RUU Perlindungan Data…

UU  Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

"Maka semua PSE harus mempunyai teknologi firewall dan teknologi enkripsi yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu…

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan pengesahan RUU PDP merupakan era baru dalam tata kelola dan perlindungan…

Sahnya RUU PDP menjadi UU merupakan momentum tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital

RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023

"Terjadi perubahan sistematika RUU dari draf awal yang disampaikan pemerintah yang terdiri dari 15 BAB dan 72 pasal, berubah menjadi 16 BAB dan…

Sanksi yang ada dalam UU PDP harus tegas. Ada konsekuensi hukum dan denda yang memberatkan perusahaan atau lembaga bila tidak mengelola data-data dengan…

Tanpa infrastruktur yang memadai, pengesahan RUU PDP tidak akan menyelesaikan permasalahan kebocoran data yang terjadi belakangan ini.

Pratama Persadha menuturkan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur.

Zacky menegaskan, industri ekonomi digital menyambut baik aturan dalam RUU PDP yang tinggal selangkah lagi untuk disahkan oleh pemerintah.