-
Menkes Budi Ajak Masyarakat Sukseskan Pendataan Keluarga 2021
Pendataan Keluarga Tahun 2021, serentak dilakukan pada periode 01 April – 31 Mei 2021 ini akan menjadi basis data pemerintah dalam meningkatkan…
-
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
-
Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah…
-
DPR RI telah memutuskan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya ialah RUU Ketahanan Keluarga.
-
Dia berharap RUU tersebut tidak melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi kepada Perempuan (CEDAW).
-
Nilam menyatakan masih ada poin penting yang harus diperbaiki, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Sulawesi Tengah, khususnya pasca bencana.
-
Rerie mengatakan di berbagai media (20/2/2020), RUU Ketahanan Keluarga tidak perlu ada.
-
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak DPR segera mencabut RUU Ketahanan Keluarga dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas…
-
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang hendak dibahas DPR RI dan pemerintah dinilai tidak relevan karena sifatnya menyentuh ranah privat
-
Menurut Diah, naskah tersebut cocok diterapkan pada 1970-an.
-
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto mengkhawatirkan RUU Ketahanan Keluarga akan menajamkan segregasi sosial…
-
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan melakukan rapat untuk menentukan kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga
-
Menurut Ketua Yayasan KPKPST, Soraya Sultan, RUU Ketahanan Keluarga melanggengkan domestifikasi perempuan dan sangat bertentangan dengan cita-cita…
-
Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga
-
RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlalu mencampuri ranah privat. Karena itu, disebut usulan beleid jahiliah.
-
Baidowi menyebut, RUU itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 sesuai dengan prosedur perundangan berdasarkan pendapat…
-
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan sejumlah pasal dalam RUU tersebut bisa melanggar hak asasi manusia (HAM) lantaran mengatur…
-
Apabila seluruh pengusul mundur, DPR akan melakukan pembahasan ulang Prolegnas Prioritas. Nantinya mekanisme tersebut yang akan bisa menghentikan pembahasan…
-
Wakil Ketua MPR RI sekaligus legislator Partai NasDem, Lestari Mordijat, menilai RUU Ketahanan Keluarga tidak perlu ada, karena sangat mengintervensi…
-
Parlemen lebih urgen menelurkan undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat.