UU PDP Bisa Kurangi Potensi Kebocoran Data

Aplikasi nasional yang dipakai oleh mayoritas dari 300 juta penduduk Indonesia dapat berjalan cukup baik dan reliable selama ini.

Masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang selama ini dianggap berisiko tinggi.

BSSN mencatat selama pandemi serangan terhadap data di sektor keuangan mencapai 189.937 kasus.

Kemenkominfo dan Katadata Insight Center tahun lalu menunjukkan lebih dari 60% masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP,

Peningkatan kesadaran dan literasi akan pelindungan data pribadi ini pun, lanjut Sati, selaras dengan Hari Privasi Data Internasional yang jatuh setiap…

ANGKA kasus kekerasan berbasis gender di ruang online (KBGO) meningkat. Hal itu sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk para orang…

Keamanan siber telah menjadi salah satu isu penting di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang menjadi UU akan bersetuhan dengan dua UU, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketahanan dan Keamanan Siber.

Dari riset tersebut diketahui setidaknya terdeteksi 93 ribu upaya infeksi yang menyamar sebagai lima platform streaming yang tengah populer.

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menunggu klarifikasi Bank Jawa Timur soal dugaan kebocoran data pada database bank tersebut.  …

PEMBANGUNAN data center atau pusat data di Indonesia perlu diikuti oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Tidak ditemukan adanya dugaan kebocoran data pengguna pada aplikasi elektronik Health Alert Card (eHAC) atau pengambilan data dari server eHAC.…

Heru Kristiyana mengatakan dalam penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Cyber Keuangan, pihaknya sedang mengusahakan perbankan syariah memiliki fleksibilitas.

Angka tersebut merupakan empat tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 33 persen.

"Sudah seharusnya masyarakat memahami bahwa data pribadi tidak seharusnya dibagikan ke pihak lain apalagi data sensitif dan kode autentikasi…

Kewenangan negara dalam hal penggunaan data pribadi sebagaimana disebutkan dalam RUU PDP perlu diatur secara jelas agar tidak merugikan kepentingan…

“Keamanan siber bahayanya dari berbagai aspek, mulai dari sosial, hukum, politik, dan budaya.”

DEWAN Perwakilan Rakyat resmi membatalkan pengesahan Rancang­an Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).

Pembahasan RUU KKS harus selaras RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Masih ada kasus seperti kebocoran data jadi polemik apa masuk kategori keamanan…