Revisi UU MK Butuh Kesamaan Sikap

Salah satu materi yang akan diubah adalah terkait dengan perubahan syarat minimal usia hakim MK saat menjabat, yaitu dari 55 menjadi 60 tahun, hingga…

Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menekankan pemerintah belum sepakat terhadap draf Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

KAUKUS Muda Betawi merampungkan draf usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Revisi Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil diparipurnakan tempo hari merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia…

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai secara de jure Indonesia kini punya dua ibu kota negara.

Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji…

KOMISI VIII DPR RI menyetujui kebijakan pelarangan haji lebih dari sekali. Rencana ini masuk dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji…

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) heran dengan DPR yang menyelipkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas…

REVISI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem birokrasi.

Masyarakat ingin ganja untuk kesehatan ini diakomodasi lewat revisi UU Narkotika. Jangan ada lagi kasus seperti yang dialami Fidelis di Pontianak.

Baleg DPR memnbahas masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun.

Menurut Profesor Poltak Partogi, selama ini TNI tidak menghormati reformasi demokrasi dan berupaya menghalangi supremasi sipil yang sudah berjalan.

DPR RI siap melakukan langkah-langkah revisi UU dalam menentukan satu pintu pihak kementerian/lembaga yang paling berhak dalam melakukan pembinaan…

Sebelumnya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Istana masih menunggu informasi ihwal revisi Undang-Undang Nomor…

TNI membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang.

Revisi, ujarnya, akan diajukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selesai menjalani masa reses.

Revisi RUU Penyiaran sudah dilakukan sejak tahun 2012 untuk mengubah UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan…