Kemenkeu Pastikan Perubahan Aturan PPN Ciptakan Sistem Lebih Adil

P2G menilai skema penurunan passing grade harus diberlakukan pada ambang batas kategori 1. Saat ini, penurunan ambang batas kategori 2 sebesar 100%…

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan dalam menyeleksi faskes, yakni tenaga medis yang kompeten, pelayanan, hingga kelengkapan…

Perubahan dari UU KUP diharapkan memberikan ruang lebih kepada pelaku usaha. Apalagi, pemerintah menggulirkan berbagai insentif di masa pandemi covid-19.

KKP melakukan pemutakhiran harga patokan ikan sesusai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021. Harga patokan sebelumnya dinilai tidak relevan dengan kondisi…

Melalui PP Nomor 94 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Jika terjadi pelanggaran, bisa dijatuhkan…

Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa upaya penyederhanaan regulasi investasi oleh pemerintah, menjadi kunci mendongkrak perekonomian kuartal II…

Lentera Anak mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau…

Sehingga, kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.

Dalam penyusunan RUU PKS, Baleg DPR diharapkan mempertahankan atau mengadopsi usulan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual.

Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali tidak terlepas dari peningkatan kasus aktif covid-19, tingkat kematian, jumlah testing dan populasi penduduk. 

BNPB menyatakan data dan fakta penurunan muka tanah di wilayah Jakarta sudah diketahui dari hasil riset peneliti dan lembaga pemerintah, seperti…

Sebagai regulasi operasional dari UU Otsus Papua, PP harus dirumuskan pusat bersama daerah. Sebab, pemda yang akan menjadi pengguna UU Otsus.

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, yang berpesan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kesamaan persepsi dalam…

Namun, vaksinasi covid-19 untuk anak berusia 12 tahun ke atas di Yordania bersifat opsional dan harus mendapat persetujuan dari wali.

Keputusan ini menyusul keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang dan mengganti PPKM darurat menjadi PPKM Level 4, yang berlaku hingga 25 Juli.

Instruksi tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, yang menetapkan penambahan masa PPKM hingga 25 Juli mendatang.

Pernyataan Komandan Paspampres merespons anggota polisi yang tidak mengizinkan anggota paspampres melewati titik penyekatan. Padahal, sektor keamanan…

Meski RANHAM 2021-2025 memiliki empat kelompok sasaran, namun KSP memastikan pemerintah tidak akan mengabaikan isu lainnya.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI Soelaeman Soemawinata menilai regulasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih…