-
Kementerian PPPA: Aturan Turunan UU TPKS Masih Diproses
Namun, Kementerian PPPA menekankan bahwa pada dasarnyUU TPKS sudah bisa digunakan. Terkecuali ketentuan pelaksana yang membutuhkan aturan turunan.
-
Mengacu ketentuan dalam UU Cipta Kerja, jika perusahaan atau pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya, maka terdapat sanksi denda hingga pidana.
-
Lima beleid yang terdiri dari satu peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden, seluruhnya diteken Presiden Joko Widodo pada 18 April 2022.
-
Sebelum bergabung ke Binance, Levy menjabat sebagai Mantan Kepala Global Pengawasan Pasar di Citadel, perusahaan hedge fund multinasional dari…
-
Pemberi kerja harus lebih paham dan mengerti perbedaan dalam unsur pembuatan PKWT dan PKWT. Serta, penggunaannya bagi masing-masing perjanjian.
-
Aset kripto merupakan komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Sebab, Bank Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai alat tukar yang…
-
Berdasarkan draft peraturan Komisi Pemilihan Umum, waktu penetapan parpol peserta pemilu 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.
-
Melalui Inpers Nomor 2 Tahun 2022, Kepala Negara menginstruksikan menteri, kepala lembaga, hingga pemda untuk membuat kebijakan yang mendukung…
-
Ada tiga kriteria yang sedang dipelajari Kejagung untuk menuntut terdakwa korupsi. Sejumlah kriteria tersebut tidak hanya memperhatikan besaran…
-
PENGEMUDI truk menanggung beban sistem logistik yang salah. Tanggung jawab pemilik barang (pabrik) dibebankan pada pengemudi.
-
Fraksi PKS ingin pembahasan RUU TPKS memperhatikan tata tertib dalam peraturan DPR, sehingga menghindari praktik legislasi yang tidak baik.
-
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi turunan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
-
Apabila pemerintah dan korporasi tidak menemukan titik penyediaan yang ideal untuk DMO dan DPO, pembelian TBS dikhawatirkan menurun.
-
Transaksi jual beli Non-Fungible Token (NFT/aset digital) yang menggunakan sarana mata uang kripto, sampai saat ini ditegaskan belum ada regulasi dari…
-
Harapannya tidak akan ada lagi warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, bahkan orang asing yang akan…
-
Sekjen SPKS Nasional, Mansuetus Darto mengatakan bahwa yang dilakukan BPDPKS sudah tidak sesuai dengan mandat Presiden.
-
Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan rekomendasi hingga 2 kali.
-
PERMASALAHAN Daftar Pemilih selalu menjadi sebuah momok yang cukup membuat dinamika dalam penyelenggaraan demokrasi dari tahun ke tahun.
-
Keberadaan rokok elektronik yang dijual bebas menjadi salah satu perhatian yang tidak boleh luput.
-
Meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.