-
Presidential Threshold Kembali Diuji ke MK
Partai Buruh menggugat pasal ambang batas pencalonan presiden ke MK
-
Sekilas sama, ini bedanya bacapres dan capres.
-
MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold
-
MK kembali menolak uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
-
Politikus Partai NasDem Hilary Brigitta Lasut menekankan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden hendaknya bukan bermodalkan lulusan sekolah…
-
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri akan menjelaskan alasan permohonan uji materi tersebut antara lain mengakhiri keterbelahan bangsa karena…
-
MK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan UUD 45. Selain lembaga itu tidak ada yang berhak memaknai konstitusi.
-
"Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti-Presidential Threshold. Jadi, sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana?"
-
Selain menolak permohonan gugatan kedua pemohon, dalam pembacaan konklusi Ketua MK mengatakan bahwa Pemohon I (DPD RI) juga tidak memiliki kedudukan…
-
Sejak menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud kerap mengadili dan menolak gugatan uji materi UU tentang pemilu, khususnya presidential…
-
"Desain-desain politik yang memaksa kita terbelah. Mana ada di negara sistem presidensialisme harus dibatasi dengan presidential threshold,"…
-
Di Amerika Serikat, negara yang menjadi model sistem presidensialisme dunia, syarat untuk menjadi calon presiden cukup sederhana.
-
Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar para pemohon menambahkan alasan permohonan yang perlu dielaborasi.
-
Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) mendalilkan jika Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat…
-
Mahkamah menilai, perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih juga dapat mengajukan pengujian norma ambang batas pencalonan presiden.
-
Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal…
-
Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.
-
PAKAR hukum tata negara, Margarito Kamis yakin permohonan uji materi presidential threshold tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi.