-
Ini Alasan MAKI Laporkan Sri Mulyani, Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Menkeu, Menkopolhukam dan ketua PPATK ke Bareskrim Polri. Ini alasannya.
-
PPATK dinilai salah langkah melakukan pemblokiran terhadap rekening Rafael Alun, karena instansi ini hanya bisa melakukan penundaan transaksi.
-
"LHA dan produk dari PPATK merupakan informasi yang bersifat intelijen keuangan sehingga seharusnya memang tidak boleh dibuka di ruang publik."
-
Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rincian profiling dari risiko yang ada di kementeriannya
-
PPATK tengah ramai diberitakan karena mengungkap dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun. PPATK juga telah memberikan penjelasan kepada Komisi III…
-
"Dalam konteks kewenangannya, baik PPATK sebagai penyidik maupun sebagai institusi negara mempunyai kewenangan yang salah satunya memblokir rekening…
-
"Tidak semua transaksi dalam jumlah besar itu pencucian uang. Ini bahaya. Yang bisa memutuskan apakah itu pencucian uang atau bukan, hanya hakim."
-
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup…
-
Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
-
Pembentukan pansus akan bergantung pada keterangan Mahfud MD dan Sri Mulyani dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/3).
-
DPR berpeluang menggunakan hak angket pada kasus transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.
-
KPK tidak bisa menindaklanjutii semua laporan dari PPATK.Pasalnya mereka memiliki keterbatasan kewenangan.
-
Pembentukan pansus transasksi mencurigakan tergantung rapat antara komisi III, menopolhukam, menkeu, dan PPATK.
-
Salah satunya ialah lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kedapatan melakukan pencucian uang dengan berkedok sebagai lembaga amal.
-
DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan DPR.
-
Kepala PPATK menepis tudingan adanya unsur politis terkait laporan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun
-
Komisi III DPR merasa belum puas atas keterangan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan aliran uang senilai Rp349…
-
Rapat kerja guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
-
Ketua PPATK mengatakan transaksi mencurigakan senilai lebih Rp349 triliun di Kemenkeui tidak terjadi. Transaksi itu terkait impor-ekspor dan perpajakan.
-
Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret…