-
Staf Ahli Kominfo Walbertus Wisang Ditangkap Karena Berikan Keterangan Tidak Benar di Persidangan
Menurut Kejaksaan Agung, staf ahli Kominfo, Walbertus Natalius Wisang (WNW) telah memberikan keterangan tidak benar dan mencabut tidak sah keterangan…
-
Lukas Enembe melemparkan microphone karena dicecar jaksa soal aliran uang asing ke pihak swasta Dommy Yamamoto. Dia tidak senang dengan pertanyaan…
-
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang.…
-
Sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas lebih rendah sebagai hakim anggota. Hal itu tidak sesuai dengan rekomendasi Komisi Yudisial…
-
SIDANG lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo menghadirkan 11 orang saksi memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
-
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pertama gugatan pimpinan Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap Majelis Ulama Indonesia,…
-
MA diminta legowo menerima putusan Komisi Yudisial (KY) soal sanksi berat terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang sempat memutus…
-
Dua hakim di pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat dijatuhi hukuman berupa nonpalu selama 2 tahun karena menjatuhkan putusan penundaan pemilu 2024.
-
Jamin Ginting menilai gugatan pailit bisa memengaruhi performa bisnis perusahaan secara keseluruhan.
-
PIMPINAN pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang melakukan perlawanan hukum dengan melakukan gugatan perdata untuk MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta…
-
PN Jakarta Pusat dipandang telah melampaui kompetensi absoulut dalam mengadili perkara pemilu.
-
KPU berharap PN Jakarta Pusat menolak gugatan Partai Republik
-
Hotman meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membebaskan Teddy dalam kasus tersebut.
-
Irjen Teddy Minahasa menyebut hukuman mati dalam perkara tersebut bertentangan dengan undang-undang. Ia pun memohon kepada majelis hakim agar…
-
Partai Prima belum memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta
-
Salah satu permintaan Partai Berkarya kepada majelis hakim adalah menghukum KPU untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024.
-
SETELAH empat kali sidang pemeriksaan dokumen, akhirnya PN Jakarta Pusat pada Selasa (21/3), memutuskan untuk menerima gugatan puluhan korban gagal…
-
Komisi II DPR RI bersama Bawaslu dan DKPP RI mendukung KPU untuk menempuh upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan…
-
NasDem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fokus melanjutkan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah berjalan.
-
KPU RI kini tengah menempuh upaya hukum banding atas putusan penundaan pemilu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).