Pemerintah Bagikan 2,5 Juta Sertifikat Tanah se-Indonesia

KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten, meraih penghargaan dari KemenPAN RB.

Kerja sama ini diberikan dalam bentuk izin Hak Guna Bangunan (HGB) bagi kedua entitas tersebut.

Hadi mengatakan 80% tugas pemerintah yang terkait dengan pertanahan rakyat merupakan kontribusi dari notaris/PPAT.

Sudaryanto memberikan semangat kepada seluruh pegawai untuk percepatan pelayanan dan tuntaskan Program Strategis Nasional di Kantah Kota Tangerang…

Relevansi transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan dapat memperkuat keamanan arsip pertanahan.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melakukan kunjungan Studi Tiru ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Deklarasi yang digelar Kementerian ATR/BPN itu menyabet penghargaan Rekor Muri dengan peserta deklarasi terbanyak.

Sertifikat ini menjadi bentuk kepastian hukum hak atas tanah terhadap tempat tingga

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nurul Hidayah menceritakan bahwa masjid yang Ia bina telah berdiri sejak 1917

Banyaknya saluran irigasi yang rusak ditambah kondisi tanah yang perlu peremajaan menjadi masalah yang dihadapi petani bawang merah di Brebes.

Raja Antoni berpesan supaya tanah yang sudah mendapatkan kepastian hukum tersebut dapat diberdayakan

Digitalisasi ini meliputi tujuh layanan pertanahan yang bisa dilakukan secara cepat dan online.

Serah terima aset tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat asset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Pertamina di Kantor Pusat Pertamina,…

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual.

Dalam satu tahun, terdapat kenaikan lebih dari 9 juta bidang tanah terdaftar di PTSL menjadi 103,1 juta

Raja Juli mengatakan, layanan sertifikasi wakaf mengalami lonjakan sertifikasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi

Agus meminta Kementerian ATR/BPN memperbaiki data kepemilikan lahan di Pulau Rempang yang diduga tumpang tindih.

Hadi menjelaskan bahwa para wisudawan berasal dari peserta didik reguler yang berasal dari masyarakat umum

Hadi menuntaskan konflik pertanahan yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) sejak sekitar 28 tahun silam.