KPK Didesak Deklarasikan Penambahan Masa Jabatan Bebas dari Kepentingan Politik Pemilu

Penyampaian pendapat akan penolakan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK dipersilakan. Namun jangan dilakukan secara anarkis.

Pimpinan KPK menanti SK masa jabatan dari Presiden Jokowi setelah MK mengubah masa jabatan mereka dari empat tahun menjadi lima tahun.

MK dinilai sudah terbelah saat memberikan vonis perubahan masa jabatan pimpinan KPK.

JURU Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membantah bahwa putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi…

MANTAN hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyebut, adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda oleh empat hakim konstitusi pada…

Menkopolhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 menjadi 5 tahun, ini tanggapan Ketua…

MANTAN penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan perpanjangan…

WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi…

Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan penambahan masa jabatan pimpinan…

Penyerahan SK Presiden diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Waterpauw di Jakarta, pada Jumat (12/5) pagi.

Dia juga meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui putusan tersebut. Sebab, konstitusi sudah mengatur pembatasan seseorang menjadi kepala…

ISU penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden akhir-akhir ini menjadi wacana yang banyak dibicarakan. Beberapa kebijakan Pemerintah dicurigai…

Menurut Kemendagri, jika latar belakang atau urgensinya tidak kuat, revisi UU 6/2014 tentang Desa justru akan menjadi kerugian bagi kepala desa.

PENGGAGAS UU Desa, Budiman Sujatmiko menyatakan masa enam tahun itu tidak cukup bagi pemimpin desa dalam mewujudkan pembangunan dalam meningkatkan…

Perpanjangan masa jabatan kades selain bernuansa politis juga dinilai tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa

Tim Kemendagri akan melakukan kajian terkait sisi positif dan negatif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, yakni dari awalnya 6 tahun kemudian…

ASOSIASI Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menuntut perpanjangan masa jabatan ke pemerintah…