-
PN Jakarta Pusat Diminta Belajar dari Gugatan Prima
PN Jakarta Pusat dipandang telah melampaui kompetensi absoulut dalam mengadili perkara pemilu.
-
Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang…
-
Penundaan pemilu berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara
-
Bahkan, lanjutnya, saat itu muncul istilah "ABG", yang merupakan singkatan dari ABRI, Birokrasi, dan Golkar, sebagai kekuatan yang menguasai…
-
Namun hingga saat ini badan peradilan khusus pemilu belum terbentuk.
-
Keberadaan badan khusus yang diatur dalam Pasal 157, terang Violla, justru mengaburkan sistem penegakan hukum kepemiluan yang saat ini sudah berjalan
-
Fritz menjelaskan dalam UU No. 10 Tahun 2016 sudah diperintahkan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu.
-
KOMISI II DPR RI berencana membentuk lembaga peradilan khusus pemilu.
-
Peradilan khusus Pemilu dapat memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan peradilan Pemilu.
-
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kewenangan DKPP selaku penyelenggaran pemilu bersama KPU dan Bawaslu terlalu kuat.
-
Jokowi juga menyanjung MK yang memiliki pencapaian lainnnya, antara lain peran aktif MK dalam forum peradilan konstitusi internasional.
-
Amanat UU untuk membentuk peradilan pemilu harus segera direspons pemerintah.