Peradi Punya Standar Baku Pendidikan Khusus Profesi Advokat

PKPA ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri di bidang hukum sekaligus untuk menyatukan persepsi.

Pembentukan Dewan Advokat Nasional akan membuat advokat tidak independen karena akan di bawah kendali pemerintah

Para advokat disarankan agar tidak saja mendalami soal persaingan usaha, tapi juga melihat peluang-peluang yang ada

Buku Daftar Advokat Peradi ini juga akan memudahkan masyarakat dalam mengadukan ke organisasi advokat mana jika ada oknum advokat yang diduga tidak…

Virtual office disediakan secara gratis untuk advokat muda agar bisa memberikan rasa percaya diri dalam memberikan pelayanan hukum kepada…

"Pentingnya solidaritas antar-DPC Peradi di seluruh Indonesia untuk mempertahankan wadah tunggal organisasi advokat."

Negara membuka dan mendorong secara terbuka untuk mempersoalkan legal policy dengan mengundang Peradi

Pelatihan atau edukasi mengenai hukum bagi masyarakat sangat penting supaya mereka bisa melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi masalah hukum.

Peradi punya Pusat Bantuan Hukum (PBH) sendiri, jumlahnya sekitar 166 cabang di seluruh Indonesia dan bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma…

Ningbo merupakan kota pelabuhan dan industri yang terkenal di Tiongkok. Banyak pengusaha dari Ningbo yang berinvestasi di sejumlah negara, termasuk…

Kendati ada hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan yang terbaru adalah advokat Kamaruddin Simanjuntak dijadikan tersangka.

Rakernas dibuka dengan seminar nasional bertajuk Tindak Pidana Pemilu dan Berita Bohong (Hoax)" yang menampilkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian…

UU Advokat sungguh tidak dibaca oleh aparat penegak hukum dan karenanya tidak dihormati serta dilaksanakan.

Peningkatan peran DPC Peradi dalam pelayanan bantuan hukum secara pro bono (sukarela dan tanpa bayar) dan kepekaan sosial anggota DPC Peradi

Pembentukan wadah tunggal organisasi advokat atau single bar adalah untuk‎ meningkatkan kualitas advokat.

Penyelenggaraan UPA ini merupakan wujud nyata Peradi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai mandat Undang-Undang (UU) Advokat Nomor 18 Tahun 2003

Hal itu menanggapi adanya polemik menyusul pernyataan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang menganggap kegiatan itu tidak sah akibat tidak menggunakan…

Data yang dipakai pihak panitia acara itu buatan mereka sendiri dan entah diperoleh dari mana. Panitia juga menyalahi ketentuan atau aturan dari DPN…

Sebelum mekanisme aklamasi, terdapat 4 kandidat calon yang mendaftar.