Ikuti Keputusan MK, Pemerintah tidak Bentuk Pansel Pimpinan KPK

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan…

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) dengan penambahan norma baru tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK dinilai telah menyalahi kewenangan DPR…

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut publik sudah kehilangan teladan dalam menjaga semangat memerangi korupsi.

"Apakah harus mundur atau bisa tetap menyandang (pekerjaan sebagai hakim) dengan status cuti di luar tanggungan negara. Nanti kami mempelajari…

"Tadi saya juga diskusi sebentar sebetulnya dewan pengawas itu kan dimaksudkan agar dalam bekerja KPK lebih proper. Diawasi," ungkap Alex

"Ini seolah-olah di KPK ini kan jadi jubir. Kan begitu, ke depan harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga. Repot…

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu pun berpesan kepada pemimpin KPK yang baru agar bisa menjadi manajer yang baik

Firli berada pada posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 capim sampai dengan 10 nama capim.

Mekeng yang sedianya akan diperiksa sebagai terkait kasus suap yang melibatkan mantan anggota DPR dari Partai Golkar lainnya Eni Maulani Saragih, dipastikan…

Cerita Buya Syafii atas besarnya wewenang Komisi III DPR RI tersebut tidak lepas dari pengalamannya saat menjadi Pansel KPK pada zaman Antasari Azhar.

Selama tidak bersifat transaksional dan pidana, lobi-lobi biasa dilakukan agar para calon pimpinan KPK bisa diloloskan anggota dewan.

Komisi III DPR RI menilai panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan profesional.

PRESIDEN Joko Widodo berharap DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses seleksi Capim KPK yang dilakukan Panitia Seleksi telah berlangsung transparan dan terbuka. Sepuluh nama yang loloas akan menjalani uji kelayakan…

Dari 10 nama capim KPK terdapat satu-satunya capim dari anggota kepolisian yakni Irjen Firli Bahuri.

DPR RI telah menerima surat dari Preisden Joko Widodo (Jokowi) terkait daftar 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).

Firli menerangkan, ketidakberdayaan KPK disebabkan kebijakkan Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang…

Jika masih ada nama-nama yang dianggap bermasalah, kata Moeldoko, masih ada proses uji  kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Keputusan pansel terkait 10 nama capim KPK yang lolos sudah final.