Peringati Hari Otsus, Ini Program Prioritas Pemprov Papua Barat Daya

RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua

Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten…

Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri…

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.

PEMEKARAN empat provinsi baru di tanah Papua merupakan beleid Pemerintah untuk percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan…

Dana Otsus yang dikucurkan pemerintah ke Papua selama ini memang hanya dikhususkan bagi OAP guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian…

Pendidikan sekolah dasar hingga SMA dijalani Wesley di wilayah Keerom. Wesley kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Cenderawasih…

Dalam pengawasan penggunaan dana Otsus, pemerintah juga diminta melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat.

Sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan…

Untuk mencegah perilaku koruptif terus berulang di tanah Papua, Jhon menawarkan program ke KPK, yakni pembentukan Kampung Antikorupsi di sejumlah distrik.

Salah satu penyebabnya ialah perilaku koruptif oknum-oknum pejabat daerah yang mengelola dana Otsus. 

Kini kebijakan Otsus sudah memasuki babak 20 tahun kedua atau yang lebih dikenal dengan Otsus jilid dua yang akan berlaku hingga 2041.

Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid satu banyak dikeluhkan masyarakat lantaran mereka kurang merasakan dampak positifnya.

Khusus untuk 2022, pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp8,5 triliun sebagai dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat

Pada umumnya, masyarakat mengeluhkan belum merasakan manfaat dana otsus.

Kalau KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak.

Pemerintah perlu melibatkan stakeholders yang belum terkontaminasi budaya korupsi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua.

Dirinya membandingkan Papua dan Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan dana otsus.