Pj Gubernur Kirim Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat Dukung Otsus dan DOB ke Jokowi

Ia mengaku deklarasi dukungan DOB dan Otsus Jilid 2 ini adalah atas persetujuan bupati lainnya yang ada di wilayah Meepago atau wilayah adat dan atas…

Selain itu, peserta rapat juga bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat. 

Ia menegaskan bahwa pemekaran DOB akan meletakan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudara di provinsi lain di Indonesia.

"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah…

Menurutnya, negara telah menerbitkan aturan terkait pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan.

Dia meyakini, melalui pemetaan itu, hak-hak masyarakat dapat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga.

Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," kata Pdt Alexsander.

Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR untuk menunda pembahasan tiga rancangan undang-undang.

Dari 24 kewenangan yang diatur dalam UU Otsus Papua, Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan hanya 4 kewenangan UU Otsus yang sudah dijalankan oleh pemerintah. 

Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi…

OTONOMI khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan 20 tahun dan saat ini memasuki jilid II dinilai belum memberikan banyak perbaikan.

Yoel Luiz Mulait mengkritik pemerintah pusat yang dianggap abai terhadap aspirasi orang asli Papua.

Ke depan, Komite I DPD RI dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

Seperti komitmen Pemerintah untuk serius dan sungguh–sungguh ingin melakukan perubahan yang signifikan terhadap Papua dalam rangka peningkatan…

Masyarakat Papua khususnya yang tinggal di kabupaten Waimena mendukung kelanjutan Otonomi  Khusus (Otsus) Jilid II. 

Wakil Ketua Pansus RUU Otsus Papua Yan P Mandenas menegaskan bahwa RUU Otsus Papua dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Ketua MRP (Majelis Rakyat Provinsi) Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun sebagian besar aspirasi…

Usman Hamid mengatakan meskipun UU sebelumnya memuat banyak pasal yang melindungi hak orang asli Papua, ada banyak fakta bahwa pemerintah tidak serius…

UU Otsus yang baru juga memberi afirmasi sebanyak 30% untuk keterlibatan perempuan asli Papua pada DPRK.