-
Peringati Hari Otsus, Ini Program Prioritas Pemprov Papua Barat Daya
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
-
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
-
Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten…
-
Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
-
Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri…
-
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.
-
PEMEKARAN empat provinsi baru di tanah Papua merupakan beleid Pemerintah untuk percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan…
-
Dana Otsus yang dikucurkan pemerintah ke Papua selama ini memang hanya dikhususkan bagi OAP guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian…
-
Pendidikan sekolah dasar hingga SMA dijalani Wesley di wilayah Keerom. Wesley kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Cenderawasih…
-
Dalam pengawasan penggunaan dana Otsus, pemerintah juga diminta melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat.
-
Sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan…
-
Untuk mencegah perilaku koruptif terus berulang di tanah Papua, Jhon menawarkan program ke KPK, yakni pembentukan Kampung Antikorupsi di sejumlah distrik.
-
Salah satu penyebabnya ialah perilaku koruptif oknum-oknum pejabat daerah yang mengelola dana Otsus.
-
Kini kebijakan Otsus sudah memasuki babak 20 tahun kedua atau yang lebih dikenal dengan Otsus jilid dua yang akan berlaku hingga 2041.
-
Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid satu banyak dikeluhkan masyarakat lantaran mereka kurang merasakan dampak positifnya.
-
Khusus untuk 2022, pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp8,5 triliun sebagai dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
-
Pada umumnya, masyarakat mengeluhkan belum merasakan manfaat dana otsus.
-
Kalau KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak.
-
Pemerintah perlu melibatkan stakeholders yang belum terkontaminasi budaya korupsi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua.
-
Dirinya membandingkan Papua dan Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan dana otsus.