Apkasi Kembali Gelar Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023

PENGAMAT dari GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik mencapai 64,5% terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi…

Diharapkan Hari Otda ke-27 bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah.

WAKIL Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ), Mahesa Paranadipa Maikel menilai penyebab tidak meratanya dokter di daerah karena…

Perpindahan tempat dilakukan Apkasi sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang tentunya memiliki urgensi lebih tinggi.

Sentralisasi wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak.

Penentuan nilai pemenang IGA didasarkan dari hasil presentasi dan validasi lapangan yang dilaksanakan melalui mekanisme sidang tim penilai.

UNDANG Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.

PADA era Indonesia Emas 2045 dan 50 tahun Otonomi nanti, Lembata harus berani menarget kemandirian fiskal. Tidak terus bergantung pada dana transfer…

PERINGATAN HUT Otonomi Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ke-23 tahun 2022, diisi acara launching buku "Lembata Dalam Pergumulan Sejarah &…

Rakornas bertujuan membangun kolaborasi dengan mengajak partisipasi seluruh peserta melakukan penajaman dan penyelarasan pembentukan perda dengan peraturan…

Pemprov Papua akan melakukan pendampingan dan dukungan fasilitas dan anggaran agar tiga DOB dapat berjalan maksimal

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau kekuasaan untuk pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk menentukan dan melakukan fungsi pemerintahan.

Mahasiswa Papua bertekad maju dan giat belajar untuk membangun Papua. Sekaligus mendukung percepatan pembangunan Papua lewat Daerah Otonomi Baru

MASALAH lambatnya penyerapan dana daerah merupakan isu yang senantiasa muncul setiap evaluasi penyerapan anggaran daerah, utamanya di triwulan akhir…

Imran membeberkan bahwa proses identifikasi urgensitas dan mapping isu krusial sedang berjalan. Maklum, tak semua setuju dengan adanya DOB Papua.

dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, riset bisa menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsif, dan efisien.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi…

Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini menjadi cara…

Titi lebih jauh menjelaskan, alokasi kursi dan jumlah daerah pemilihan (dapil) pada pemilu telah dikunci dalam lampiran Undang-Undang No.7/2017 tentang…