Kemenkes Sebut RUU Kesehatan Menjawab Hak Kesehatan Masyarakat

Manfaatkan Relaksasi Kepemilikan Properti WNA untuk Gaet Investor

Indonesia mengalami kemunduran demokrasi karena lembaga negara eksekutif, legislatif dan yudikatif cenderung menghalalkan segala cara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong mengevaluasi aturan mengenai produk tembakau di Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan (RUU Kesehatan)

Pimpinan serikat buruh sepakat untuk menggelar Aksi Kepung Jakarta pada 10 Agustus 2023, dengan tuntutan cabut Omnibuslaw UU Nomor 6 Tahun 2023.

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perbedaan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat diselesaikan dengan beradab…

UU Cipta Kerja ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja.

Legitimasi historis yang harus dicamkan adalah gugatan soal nasib kaum buruh (tani) yang miskin tidak masuk akal itu disampaikan Bung Karno dalam pledoinya…

Salah satu pasal yang mengalami penundaan pembahasan adalah perihal Pembiayaan Kesehatan. Pemerintah berkeinginan menghapus Pasal 171 ayat (1) dan…

SEKRETARIS Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam menyebut adanya potensi korupsi dalam tubuh pengurus besar Ikatan…

Di Hari Buruh Internasional atau May Day Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia kukuh menolak Undang Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Para buruh menyuarakan tujuh tuntutan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2023, yang akan berlangsung Senin, (1/5) hari ini.

Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) adalah organisasi yang terdiri dari dokter-dokter yang mengalami kesulitan dalam menjalankan praktik medisnya.

Demo buruh menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jangan sampai mengganggu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Karena keberhasilan UU P2SK, DPR melalui Baleg semakin bersemangat meluncurkan prolegnas RUU Omnibus Kesehaan, hasil kerja sama yang apik dengan Kemenkes.

PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan yang menggabungkan 10 UU dihentikan. Ini alasannya.

Anehnya dalam proses RDP itu, Baleg tidak punya draft atau konsep yang lengkap berupa Naskah Akademik, tetapi memberikan beberapa pertanyaan, dan didiskusikan.

DIM Rancangan Undang-Undang Kesehatan diserahkan kepada Komisi IX DPR RI pada Rabu, 5 April 2023. RUU ini menggabungkan 10 undang-undang (UU) eksisting.…

Sejumlah dokter mendirikan organisasi Forum Dokter Pejuang STR dan Diaspora (Forum Dokter Susah Praktik) sebagai bentuk perjuangan terhadap nasib mereka.

Ada banyak isu kesehatan yang muncul dalam naskah akademik, sehingga harapannya RUU Kesehatan tidak keluar dari pengaturan di bidang kesehatan,