-
Indonesia Menginginkan Pemimpin yang Beradab dan Berakhlak Mulia
INDONESIA menginginkan pemimpin-pemimpin yang beradab dan berakhlak mulia, serta mampu mengelola kekayaan negeri ini untuk kemaslahatan masyarakat.
-
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah kembali menerapkan wajib masker di masyarakat seiring munculnya virus korona BA.2.86 atau subvarian…
-
MULTIDAMPAK perubahan iklim harus diatasi dengan langkah segera untuk mencegah meluasnya bencana alam yang mempengaruhi sejumlah sektor pembangunan.
-
PPHN dinlai penting sebagai jaminan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah, dan antar periode.
-
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dibutuhkan kajian matang untuk mengamandemen UUD 1945
-
Belakangan wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kembali mencuat ke publik
-
Supremasi parlemen dengan MPR sebagai lembaga tertinggi, menurutnya, selalu melahirkan pemerintahan otoriter
-
UPAYA menghapus stigma dan diskriminasi yang dihadapi para penderita tuberkulosis (TB) harus konsisten dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas…
-
Kongres FPMM diharapkan menghasilkan gagasan-gagasan orisinil pemuda Maluku tentang persatuan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan lapangan…
-
PERUBAHAN konstitusi tentang peraturan perundang-undangan bukanlah ide atau gagasan yang diharamkan. Perubahan tersebut tidak dilarang dalam mencari…
-
MPR telah membuat kajian evaluasi atau survei nasional untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan Empat…
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN)…
-
KETUA MPR Bambang Soesatyo menekankan peringatan Hari Konstitusi menjadi panggilan untuk mengimplementasikan konstitusi secara serius dan mengimplementasikannya…
-
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
-
Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) idealnya dibahas setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Ketua MPR menilai idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.
-
Pentingnya kehadiran PPHN, kata Bambang, dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
-
GERAKAN Pramuka harus menjadi bagian dari upaya bangsa menjaga konsistensi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
-
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan…
-
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.