Merasa Terhambat Peroleh Kepastian, Advokat Gugat UU Cipta Kerja

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana.

DISKURSUS publik tentang BRIN semakin intens hingga menyoal konstitusionalitasnya.

Istilah-istilah jabatan perangkat desa tidak dikenal karena masih kurang sosialisasi, bukan berarti melanggar konstitusi.

Hakim MK Aswanto menanyakan alasan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait pemberian diskresi terhadap para dosen yang diusulkan menjadi guru…

Pemohon menilai Pasal 26 UU Perbankan Syariah memaksa MUI maupun BI dan OJK untuk mengatur ketentuan yang menjadi ranah undang-undang.

Norma yang paling banyak diuji ialah Pasal 222 UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%.

PAKAR hukum tata negara, Margarito Kamis yakin permohonan uji materi presidential threshold tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi.

Parpol yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan presidential threshold. Namun, kenyataannya sekarang yang mengajukan adalah individu/kelompok.

PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya

Ia meminta gugatan perdata AG bisa diawasi agar menghasilkan putusan yang berkeadilan

Revisi Undang-Undang No 2/2021 tentang Perubahan Kedua tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dianggap mereduksi kewenangan Majelis Rakyat Papua…

Lomba digelar Mahkamah Konstitusi demi memberikan pelayanan atas hak-hak warga

Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang…

PERBEDAAN aturan usia pensiun antara anggota TNI dan Polri yang tercantum di  Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi

Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, OSS telah menelurkan 379.051 perizinan berusaha baik berupa izin baru maupun eksisting.

Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya

DPR, lanjut Sufmi, akan mempelajari bunyi putusan MK. Setelah itu DPR akan mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang sudah ada untuk menaati putusan…