-
Mau Ada Bursa CPO, Segara Institute : Hati-Hati
Segara mengambil inisiatif untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berhati hati dalam melangkah meski punya itikad baik.
-
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi terkait perkara dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit…
-
Pengamat Piter Abdullah menggatakan pengaturan ekspor minyak sawit mentah atau CPO melalui bursa berjangka Indonesia hendaknya tidak mengintervensi…
-
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) RI mencecar eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dengan 63 pertanyaan terkait kasus pemberian fasilitas ekspor…
-
Mantan Mendag M Lutfi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya.
-
Kala itu Presiden Jokowi menginstruksikan/mewajibkan perusahaan pemasok ekspor CPO dari sebelumnya 20% menjadi 30% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
-
KEJAKSAAN Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.
-
Kejaksaan Agung menegaskan pemanggilan Airlangga Hartarto tidak terkait politik.
-
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menilai tak ada yang spesial dari pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
-
PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyebut bahwa pemanggilan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejagung tidak terlepas…
-
PENYIDIK pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan pemblokiran terhadap dua unit helikopter milik PT…
-
PEMANGGILAN Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor dinilai adalah hal yang wajar. Sebab, jabatan Airlangga…
-
Dalam persidangan diketahui bahwa Master Parulian Tumanggor divonis setahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta
-
Wei, Pierre, dan Stanley masing-masing divonis setahun penjara. Ketiganya juga diberikan pidana denda Rp100 juta.
-
JPU menuntut para terdakwa kasus dugaan korupsi minyak goreng mulai dari 7 hingga 12 tahun penjara dengan uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.
-
Para terdakwa tersebut dituntut penjara beragam dari 7 hingga 12 tahun dengan uang pengganti sampai puluhan triliun rupiah.
-
Tuntutan tersebut dipastikan akan membuat para investor dan calon investor ketakutan menjalankan usaha atau menanamkan investasinya di Indonesia.
-
Ia mengakui, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 menyebabkan produsen minyak goreng menghentikan produksinya
-
Pasalnya, dalam 28 bulan terakhir, kondisi surplus dagang didominasi oleh faktor kenaikan harga di level global.
-
Lutfi datang mengenakan kemeja batik berwarna abu-abu. Ia sampai Gedung Bundar, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Kejagung, denga…