Penerima Dana Kasus Suap Izin Tambang Bisa Dijerat TPPU

KPK memeriksa mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Selasa (28/6).

KPK menduga dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina berlangsung selama sepuluh tahun

Pengamat politik AS Hikam mengkritisi rencana Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) memberi pendampingan hukum kepada tersangka Mardani…

Haryadi bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih

Gamawan diperiksa sekitar empat jam. Dia mengaku tidak mengenal Tanos setelah diinterogasi penyidik KPK.

Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos. Gamawan diharap memenuhi panggilan penyidik.

ICW meragukan upaya KPK untuk mencari buronan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu.

KPK mengultimatum pihak yang memengaruhi saksi tersebut karena merintangi proses penyidikan

Penyidik lembaga antikorupsi menggeledah salah satu apartemen yang diduga milik Mardani di kawasan Jakarta Pusat.

“Banyak hasil nyata implementasi kerja sama antara kedua negara khususnya di bidang penindakan, salah satu wujudnya adalah penyelesaian perkara…

Tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut. 

Ali menegaskan KPK sudah sesuai prosedur hukum menetapkan Maming sebagai tersangka

Mardani menimbang untuk menempuh praperadilan karena sejak sejak awal yakin tidak bersalah

Mardani H Maming menyebut ada mafia hukum yang sedang mengincarnya. Dia menduga dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

KPK menegaskan telah memiliki kecukupan alat bukti untuk meningkatkan status perkara itu ke tahap penyidikan.

SPPT-TI menjadi penting implementasinya karena penegakan hukum dapat berjalan optimal dengan dukungan teknologi informasi.

AMPHI menduga bank tersebut memberikan kredit tanpa colleteral atau agunan yang tidak seimbang

Menurut Supardji, secara hukum SK persetujuan IUP tersebut sah karena telah melalui proses hukum teknis administrasi

GURU Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad turut memberikan pandangan hukumnya terkait kasus Penerbitan Surat Keputusan (SK)…