-
Rifqinizamy: Kesejahteraan Soal Subjektivitas, Perlu Ada Pembenahan
Untuk bisa menuju kesejahteraan, pengalokasian gaji ASN perlu efektif dan efisien dalam volume dan jumlah agar tidak mengganggu porsi APBN.
-
UU Nomor 5 Tahun 2014 menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non ASN selama ini sekaligus menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan…
-
Legislator asal Sumatra Barat itu pun mengatakan, terkait putusan PN Jakpus ini, pihaknya meminta kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa majelis…
-
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, itu lantas mengungkap salah satu contoh pasal di dalam Permen tersebut yang selama ini menjadi alat bagi para mafia tanah…
-
KETUA Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan menyatakan pihak legislatif akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder di Kota Bogor,…
-
KOMISI II DPRD Kota Bogor raker dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor terkait monev kinerja direksi yang berdampak kepada pendapatan PPJ…
-
KOMISI II DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja (Raker) dengan Pemkot Bogor membahas pengelolaan Taman Manunggal dan Gelanggang Olahraga Masyarakat…
-
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2004-2007 Ramlan Surbakti menyatakan bahwa KPU RI di bawah pimpinan Hasyim Asy'ari sudah tidak berdiri…
-
KOMISI 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan dugaan adanya kecurangan manipulasi data parpol dalam…
-
Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran…
-
PIMPINAN Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja dan meminta para korban mafia tanah melengkapi warkah atau data asal usul kepemilikan awal tanah.
-
KOMISI II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp26 miliar.
-
Pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,46 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi…
-
Pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,99 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi…
-
Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini menjadi cara…
-
Tahapan pemilu tinggal menghitung hari. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menunda rapat kerja dengan…
-
DPR RI sebelumnya DPR usul masa kampanye Pemilu 2024 jadi hanya 75 hari. Usul tersebut dicetuskan DPR saat rapat konsinyering dengan KPU dan Kemendagri.
-
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan konsinyering sebagai upaya mencari kesepahaman dan kesepakatan tentang tahapan, program, dan jadwal…
-
Anggaran itu akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2022, 2023, hingga 2024.
-
Pemerintah memberi fasilitas mudik gratis yang pelaksanaannya diatur pada tanggal-tanggal tertentu sehingga dapat mengurangi penumpukan pemudik…