Resto Kuliner Khas Pulau Dewata Hadir di Sarinah Jakarta  

DPR menyetujui anggaran sebesar Rp100 miliar agar penanganan isu perempuan dan anak lebih maksimal.

Semula UU TPKS mengamanatkan adanya 5 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 5 Rancangan Peraturan Presiden, namun akan disederhanakan.

G20 EMPOWER juga mendorong perusahaan untuk mendukung perempuan yang menjalankan small and medium-sized enterprised (SMEs) melalui kebijakan-kebijakannya.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menunjukkan bahwa Kekerasan masih lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan…

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur telah membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) tentang Pencegahan Kawin Kontrak yang kerap jadi modus dari Tindak…

KASUS pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya sendiri di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dihentikan oleh Polda Sulawesi Selatan karena tidak cukup…

Refleksi Harkitnas sebagai upaya bersama mewujudkan lingkungan yang aman serta perlindungan dari ancaman kejahatan seksual.

Di Provinsi Maluku Utara terdapat 2 kabupaten yang menjadi model DRPPA, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Morotai.

KASUS pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya yang merupakan penyandang disabilitas hingga mengalami kehamilan di Kabupaten Musi…

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta agar penculik 10 anak dihukum seberat-beratnya.

SEPARUH dari 65,4 juta pelaku UMKM adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

Implementasi pemenuhan restitusi membutuhkan dukungan berbagai elemen. Sebab sebelumnya, kata Nahar pemenuhan hak restitusi kerap ditemukan berbagai…

Menurut data persentase kasus kanker terhadap penduduk Indonesia (Balitbangkes, 2019), kanker payudara memiliki persentase 19, 18 persen.

Tiga kementerian akan memastikan, mengawal terkait dengan jaminan seosial. Di dalamnya ada jaminan kesehatan dan bantuan sosial.

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong kesetaraan perempuan di bidang militer.

Keterpaparan kepada anak-anak dipengaruhi karena belum mampu menerjemahkan dan mengambil sikap terkait paham-paham yang sifatnya ekstrem.

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. 

  BPJS Kesehatan menilai dana untuk korban itu sudah didistribusikan, misalnya ke Kemen PPPA dan LPSK.

Kesenjangan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia.