Sidang Perdana Gugatan AHY kepada Moeldoko cs Digelar Hari Ini

"Merek Demokrat yang sudah menjadi milik publik tidak semestinya didaftarkan atas nama pribadi. Karena fatsun politiknya, Demokrat bukan milik…

Hoaks ini dikatakan oleh Isnaini cenderung mirip dengan upaya Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II. 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi sosok teratas yang layak direshuffle, sebab tidak fokus membantu presiden. Moeldoko malah sibuk menjalankan…

SAAT ini kubu Moeldoko sedang melakukan upaya hukum di pengadilan pasca tidak disahkan KLB partai Demokrat Deli Serdang.

Pelaporan ini didasari atas tudingan SBY dan AHY kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap mengintervensi konflik di Partai Demokrat.

Kubu Moeldoko berencana menempuh jalur hukum setelah legalitasnya kandas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengajuan pengesahan KLB Partai Demokrat. Pengajuan itu dinilai tidak sesuai ketentuan.

Menurut Herzaky, kubu Moeldoko harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena dianggap bolak-balik membawa nama presiden dalam berbagai kesempatan.

Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, kata dia, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Masih ada waktu cukup banyak bagi Moeldoko untuk membuat partai guna memuluskan kepentingannya di Pemilu 2024

Tepatnya setelah pemerintah tidak mengesahkan Partai Demokrat versi kepemimpinan Moeldoko. Diketahui, anah buah AHY kerap melontarkan tudingan…

Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli…

"Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum…

Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dengan hasil itu kisruh di Partai Demokrat selesai bukan lagi menjadi urusan pemerintah.

KEMENKUMHAM menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai…

Partainya memiliki keyakinan kuat Kemenkumham akan memutus kasus tersebut dengan obyektif dan adil serta bersandar pada peraturan perundang-undangan…

“Jelas itu fitnah, itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik pak SBY. Saya tahu persis itu."

Moeldoko menyatakan pilihannya saat ini merupakan hak politiknya sebagai seorang sipil. Dia mengaku akan terus konsisten menjaga demokrasi.