Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin

MASYARAKAT sipil menyoroti ruang untuk berpendapat dan kebebasan sipil semakin menyempit pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

CALON presiden (capres) Anies Baswedan menjanjikan ruang berekspresi seluas-luasnya bagi publik. Masyarakat berhak menyampaikan pandangan dan aspirasi…

Peringatan Hari Kebebasan Sedunia pada tahun 2023 tidak hanya untuk menghormati sejarah, tetapi juga memanggil kita untuk menghargai nilai kebebasan.

Dalam sidang IPU 146 terdapat kesamaan semangat dan pandangan dengan draft yang diajukan delegasi Indonesia dan Qatar.

Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.

"Swedia memiliki kebebasan berpendapat yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang…

Pengadilan Filipina membebaskan pemenang Hadiah Nobel Kebebasan Berekspresi Maria Ressa dan media daring dari empat tuduhan penggelapan pajak.

Para pengunjuk mengacungkan spanduk dengan slogan-slogan mengecam "pemerintahan yang memalukan" dan mendesak "turunkan diktator”.

"Pendapat kolumnis adalah pendapat pribadi, tetapi sebagai penerbit kami menyadari bahwa kebebasan berekspresi harus disertai rasa tanggung jawab,"…

Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi pasal karet.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan pihaknya tengah menyorot pasal-pasal yang bisa mengancam kebebasan demokrasi…

Kebebasan berekspresi yang melampaui batas berpotensi memecah belah persatuan dan melanggar hukum.

Hinca Pandjaitan mengapresiasi Kemenkumham yang telah mengakomodir pasal-pasal yang mendukung kebebasan pers untuk masuk dalam RUU KUHP.

Meskipun menjadi hak setiap orang, namun dalam beberapa keadaan, kebebasan berekspresi juga bisa menjadi ancaman ke hak untuk menghormati privasi.

Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dapat menghindarkan perpecahan di masyarakat yang berawal dari kebebasan berpendapat di dunia digital.

Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingan masyarakat.

Dalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan…

Pengesahan RKUHP dengan pasal penghinaan terhdapa pemerintah dinilai akan melegitimasi pemerintahan yang antikritik dan membungkam suara rakyat.

Rusia dan sekutu mereka Belarus masing-masing ada di peringkat ke-155 dan 153, juga masuk dalam daftar merah yang paling represif.