Ketua BKSAP Ajak Anggota Parlemen Dukung Draf ‘Emergency Item’ Qatar

Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.

"Swedia memiliki kebebasan berpendapat yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang…

Pengadilan Filipina membebaskan pemenang Hadiah Nobel Kebebasan Berekspresi Maria Ressa dan media daring dari empat tuduhan penggelapan pajak.

Para pengunjuk mengacungkan spanduk dengan slogan-slogan mengecam "pemerintahan yang memalukan" dan mendesak "turunkan diktator”.

"Pendapat kolumnis adalah pendapat pribadi, tetapi sebagai penerbit kami menyadari bahwa kebebasan berekspresi harus disertai rasa tanggung jawab,"…

Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi pasal karet.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan pihaknya tengah menyorot pasal-pasal yang bisa mengancam kebebasan demokrasi…

Kebebasan berekspresi yang melampaui batas berpotensi memecah belah persatuan dan melanggar hukum.

Hinca Pandjaitan mengapresiasi Kemenkumham yang telah mengakomodir pasal-pasal yang mendukung kebebasan pers untuk masuk dalam RUU KUHP.

Meskipun menjadi hak setiap orang, namun dalam beberapa keadaan, kebebasan berekspresi juga bisa menjadi ancaman ke hak untuk menghormati privasi.

Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dapat menghindarkan perpecahan di masyarakat yang berawal dari kebebasan berpendapat di dunia digital.

Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingan masyarakat.

Dalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan…

Pengesahan RKUHP dengan pasal penghinaan terhdapa pemerintah dinilai akan melegitimasi pemerintahan yang antikritik dan membungkam suara rakyat.

Rusia dan sekutu mereka Belarus masing-masing ada di peringkat ke-155 dan 153, juga masuk dalam daftar merah yang paling represif.

Masyarakat terdidik di Tanah Air lebih memilih untuk diam ketimbang mengurusi hal-hal yang dilakukan negara.

Menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria, dalam bernegara,  penegakan demokrasi dalam bentuk kebebasan berpendapat…

Publik dinilai memiliki self-censorship atas hal yang ingin dikatakan. Terutama, jika terkait kritik atau nada miring terhadap kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan IKIP 2022 juga melibatkan kelompok kerja daerah (Pokjada) dari 34 provinsi dalam menganalisis implementasi selama satu dasawarsa sejak…