DPR Cecar Calon Hakim Konstitusi yang Pernah Beri Diskon Hukuman Koruptor

Napoleon tidak diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri walau terbukti melakukan korupsi. 

Berikut deretan jaksa yang terjerat dalam kasus hukum.

Pernyataan itu menanggapi diperolehnya hak pembebasan bersyarat bagi para narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang salah satunya mantan…

"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan…

Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.

ICW  kaget dengan perbedaan sikap Jaksa Agung dalam penuntuan kasus Asabri dan skandal jaksa Pinangki.

Pinangki terbukti bersalah menerima suap dari terpidana kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra.

Langkah itu menyusul putusan kasus suap, permufakatan jahat dan tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan Pinangki telah inkrah atau berkekuatan…

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengungkapkan Pinangki Sirna Malasari masih berstatus PNS dan belum dipecat sehingga negara…

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Miko juga mengatakan pihaknya akan melakukan anotasi terhadap putusan banding Joko.

Putusan PT DKI terhadap Pinangki telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan JPU saat di pengadilan tingkat pertama.

Selain ucapan selamat ke Korps Adhyaksa, ICW juga menyentil MA yang dinilai telah sukses menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Riono, JPU berpandangan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi telah mengamini tuntutan saat di pengadilan tingkat pertama.

Kejaksaan diminta mengajukan kasasi atas keputusan banding terhadap mantan jaksa Pinangki yang jatuh pada hari ini.

Jefri mengatakan, putusan atas Pinangki itu menjadi kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kurnia mengatakan ada sosok 'bapakku' dan 'bapakmu' yang belum terungkap dalam kasus itu.

Lembaga pengawas kekuasaan kehakiman, lanjut Miko, bisa melakukan penelusuran dan pemeriksaan atas inisiatif sendiri jika terdapat kecukupan bukti…

Dia menyatakan pertimbangan hakim memangkas hukuman Pinangki yang seolah-olah dengan pertimbangan gender mengandung inkonsistensi.