DPR Khawatir Putusan Bawaslu dan PN Jakpus Ganggu Tahapan Pemilu

SEBUAH rumah tiga lantai di Kelurahan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, hangus terbakar, pada Kamis (23/3) malam. Kebakaran terjadi sekitar…

. Mengusung tema Nusantara, resto yang selama ini menawarkan Australian brunch, siap menyambut pengunjung dengan promo bertajuk "Break The…

Kejaksaan negeri Jakarta pusat menyerahkan Rp51,1 miliar ke kas negara sebagai pemulihan kerugian negara dari kasus Leo Chandra.

Pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Akibatnya, pengendara tewas di tempat dan penumpangnya…

Kecelakaan tersebut terjadi pada Senin (13/3) sekitar pukul 07.00 WIB. Lokasinya di kawasan Jalan Letjen Suprapto arah barat tepatnya dekat Gereja…

PADA peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret hari ini, Polres Jakarta Pusat menyiapkan 2.600 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi…

PUTUSAN Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst atas penundaan Pemilu memiliki dampak yang luas dan berakibat pada pelaksanaan…

tahapan menuju Pemilu 2024 tidak terganggu setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima yang berdampak pada penundaan pemilu ke…

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun menjadi bernilai penting sebagai arah baru bagi kemajuan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Melihat kesalahan tersebut sullit rasanya tidak menaruh kecurigaan adanya suatu gerakan yang sistematis untuk merusak dan menganggu proses pemilu.

Suharto mengatakan bahwa masih ada kemungkinan pihak-pihak yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga Ia meminta seluruh pihak menunggu…

Apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, sambung Miko, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan.

Ma'ruf menjelaskan putusan PN Jakpus ihwal Pemilu 2024 belum bersifat inkrah atau berkuatan hukum tetap.

Keputusan hakim tersebut dinilianya sudah melampaui kewenangan khususnya terhadap konstitusi yang sudah mengamanatkan pemilu dilaksanakan lima tahun…

Majelis yang memutus perkara tersebut adalah T Oyong selaku hakim ketua dan H Bakri dan Dominggus Silaban sebagai anggota.

KOMISI Yudisial (KY) mencermati substansi putusan PN Jakarta Pusat dan reaksi yang muncul dari putusan tersebut. KY akan memanggil hakim untuk dimintakan…

Pemerintah berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal, 14 Februari 2024.

Netfid Indonesia menyatakan upaya penolakan terhadap semua upaya penundaan pemilu. Putusan PN Jakpus dinilai mengganggu proses dan tahapan Pemilu 2024.

Mahfud menegaskan bahwa PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya ada empat alasan berdasarkan hukum.