Sekjen PBB: Yusril Beberapa Kali Dimintai Pendapat oleh Presiden Jokowi Soal Hukum

lantaran PT Indobuildco telah mengajukan pembaruan sejak 1 April 2021,  Ahli menilai korporasi tersebut masih punya hak melakukan pengelolaan…

Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.  …

Penggunaan AI dapat digunakan untuk mempercepat proses pengerjaan dan meningkatkan akurasi penyusunan dokumen hukum, seperti akta dan perjanjian.

Dudi menanggapi rencana kuasa hukum Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, Junaidi mengaku akan mengambil jalur hukum jika tak ada solusi dalam proses…

Indonesia memiliki sistem politik luar negeri yang berlandaskan pada sejumlah prinsip, kebijakan, dan tujuan yang berpengaruh dalam hubungannya dengan…

Audit BPKP tidak dapat menjadi tanggung jawab negara dan dijatuhkan kepada swasta.

Jaksa meminta hakim memberikan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan untuk mantan GM Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam PT Antam Tbk…

Presiden Jokowi diminta untuk membatasi penempatan anggota Polri di jabatan kementerian, lembaga, hingga BUMN. ASN Polri seharusnya menduduki jabatan…

Keberadaan biro hukum provinsi maupun bagian hukum kabupaten/kota sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip kedaulatan NKRI mengandung makna semua keputusan yang bersifat politik, ekonomi, dan sosial diambil pemerintah Indonesia untuk kepentingan…

RESTORATIVE justice adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem…

BNPT beralih menjadi koordinator seluruh aparat penegak hukum dalam pencegahan terorisme.

Tidak sembarangan advokat dalam menjalankan profesinya dan saat menyandang sebagai profesi yang luhur.

“Apa yang harus dilakukan ke depan saya kira meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan…

Salah satu dasar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Kerja sama tersebut penting serta menjadi bagian dari pelaksanaan rekomendasi Pansus BLBI DPD Jilid I, yakni tentang perlunya koordinasi dengan aparat…

“Masa kerja satgas tinggal 4 bulan lagi. Terlepas diperpanjang atau tidak, fokusnya sekarang bagaimana mengoptimalkan waktu yang tersisa ini."

Kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara