KPK Harap Hakim Kabulkan Kasasi Kasus Gazalba Saleh

TIGA hakim Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat mendapat…

KPK mengajukan kasasi atas vonis bebas Gazalba Saleh. KPK menduga majelis hakim melakukan kekeliruannya dalam pertimbangan.

MAJELIS hakim Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak memeriksa dengan cermat tiga alasan pengajuan kasasi dari terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah…

DOSEN Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Umi Rozah, mendorong adanya pola rekrutmen hakim yang lebih tertata. Sebab, berkaca pada sejumlah kejadian…

KPK menjalankan perintah eksekusi terhadap dua pemberi suap dalam kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menyebut divonis bebasnya terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh memperlihatkan tren vonis koruptor…

KPK memastikan bakal memanggil kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh usai divonis bebas dalam kasus dugaan suap penanganan perkara.

KPK meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung menyerahkan salinan vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba…

KPK bisa menahan lagi hakim agung nonaktif Gazalba Saleh meski sudah diberikan vonis bebas dalam kasus suap penanganan perkara.

KASUS hukum yang menjerat para hakim dan mencoreng wajah lembaga yudisial bukan hanya terjadi pada kasus suap hakim Gazalba Saleh.

Selasa (1/8) malam, Gazalba Saleh sudah keluar dari rutan KPK setelah mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Hakim Agung non aktif Gazalba Saleh divonis bebas dalam dugaan suap penanganan perkara.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Gazalba masih berstatus sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis bebas kepada terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

"Apakah bisa dilakukan pemanggilan paksa? Yang sesuai ketentuan undang-undang, bisa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Hakim Agung Prim Haryadi meminta klarifikasi kasus dugaan suap penanganan perkara di MA ditunda.

“Dengan telah terbitnya perjanjian homologasi ini maka semua pihak, dalam hal ini perusahaan pengembang maupun konsumen, tidak bisa menggoyahkan…

Kejaksaan adalah lembaga permanen yang keberadaannya diatur dengan undang-undang. Sehingga tidak seharusnya kewenangannya dikurangi.

PAKAR hukum pidana Azmi Syahputra meminta para Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) untuk bangkit melawan potret buruk MA dan sudah saatnya ada pembersihan…