Forum Bhayangkara Indonesia Menyoal Gratifikasi sebagai Upaya Kriminalisasi

SEBANYAK 23 narapidana (napi) kasus korupsi bebas bersyarat pada Selasa, 6 September 2022 lalu.

Indonesia ialah bangsa besar, yang sama sekali tidak kekurangan figur-figur terbaik untuk menjadi pejabat publik.

Rencana untuk kembali mengangkat 17 ASN tersebut atas alasan kemanusiaan menurutnya tidak berdasar ataupun mempunyai landasan hukum yang kuat.

Kapolri dapat menjadikan peristiwa itu sebagai momentum untuk lebih giat dan serius memberantas korupsi di internal Polri.

Ini dimungkinkan setelah Korps Bhayangkara mencabut Peraturan Kapolri (Perkap) No 14/2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap No 19/2012 tentang Organisasi…

Penempatan itu dianggap juga tak layak bagi Brotoseno, selaku mantan koruptor.

Karopenmas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengonfirmasi Brotoseno saat ini bertugas sebagai staf di Divisi TIK Polri, bukan sebagai penyidik.

KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka.

KPK tidak ingin menghalangi niat eks koruptor yang berupaya membantu pemberantasan korupsi, dengan cara berbagi pengalaman selama di penjara.

Pahala mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjemput bola. KPK ingin Emir Moeis menyerahkan LHKPN karena sudah menjadi komisaris.

REGULASI soal eks koruptor mencalonkan diri di pilkada masih menjadi polemik di pilkada serentak 2020 kemarin.

CALON kepala daerah berlatar belakang mantan narapidana korupsi masih bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah.

Pilkada 2020 di Dompu, NTB, Boven Digoel, Papua, dan Bengkulu Selatan terkena dampak beda tafsir putusan MK.

Keputusan jadwal pemungutan suara susulan bakal diambil KPU Papua melalui rapat pleno.

Kontestasi politik di 270 daerah tahun ini masih ternodai akibat munculnya sejumlah calon yang berstatus eks narapidana korupsi yang belum genap lima…

TERPIDANA kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, Raden Brotoseno mendapatkan putusan bebas bersyarat dari Lapas Cipinang pada 15…

Penerapan atas putusan MK pada PKPU pencalonan harus dalam rumusan hukum yang rinci supaya tidak menimbulkan polemik.

Setiap narapidana yang sudah menyelesaikan masa hukuman di penjara diasumsikan sudah berubah menjadi orang baik.

"NasDem sudah menjadi trigger dalam penerapan moral dalam seleksi kadidat di Pilkada."