DPR Ajak Pemerintah Rampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Puan Maharani mengatakan jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

OLIMPIADE Tokyo 2020 tidak luput dari agenda para penjahat siber, yang ingin mencuri data pengguna internet, mengatasnamakan pesta olahraga sejagad…

Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RUU PDP belum menemukan kesepakatan dengan pemerintah terkait pembentukan lembaga pengawas independen

"Awalnya kami optimis akhir masa sidang ini selesai (RUU PDP disahkan). Tapi karena deadlock ya tentunya kita agak kesulitan," sebut Ketua…

Menteri Johnny menekankan sertifikat vaksinasi digunakan sendiri dan untuk keperluan khusus tertentu. Misalnya, hanya diperuntukkan ketika sedang melakukan…

Fintech lending yang terdaftar di OJK hanya diperbolehkan mengakses tiga hal terkait data pribadi nasabah, yakni camera, microphone dan location.

Gojek sebagai perusahaan teknologi asal Indonesia menilai data adalah sesuatu yang penting, terutama data pribadi.

Indonesia saat ini menjadi negara ketiga yang paling ditarget dalam ancaman digital security setelah Amerika Serikat dan India.

Dari hasil evaluasi tersebut pimpinan DPR meminta Komisi I untuk kembali melanjutkan pembahasan sekaligus menyelesaikan RUU tersebut.

Saat ini muncul cabang bisnis di bidang fintech yang disebut fintech enabler. Cabang bisnis ini menyediakan solusi teknologi keuangan untuk corporate…

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menyebutkan penjualan data secara terpisah itu berasal dari Kabupaten Malang, Kota…

Melindungi data pribadi jelas sangat penting karena data telah menjadi aset yang sangat berharga.

Namun, Agus tidak membeberkan lebih detail terkait instansi atau stakeholders yang diajaknya bekerja sama untuk menelusuri adanya data bocor…

BPJS Kesehatan juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri.

BPJS Kesehatan mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus itu kepada Bareskrim Polri mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum.

Polisi juga menelusuri siapa pihak yang pertama kali menyebarkan ihwal informasi kebocoran data dan pihak yang memperjualbelikannya.

Pihaknya, lanjut Rusdi, telah memanggil salah satu pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan klarifikasi terkait munculnya dugaan kebocoran data WNI tersebut.

"Hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, dibayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," kata Kepala…

Ferdinan menyebut kedatangannya untuk berbicara terkait masalah BPJS Kesehatan ihwal dugaan kebocoran data 279 juta warga yang dijual di…