Kejagung Pantau Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjamin fasilitas negara tak dimanfaatkan untuk mencapai kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Banyak laporan dana kampanye yang sekadar basa-basi untuk memenuhi persyaratan.

Menurutnya, pelibatan PPATK pada Pemilu 2024 disebabkan adanya kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengatur soal laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada Pemilu 2024.

Kepala daerah yang terjaring KPK tidak lepas dari praktik balik modal saat kampanye.

Apa itu sumbangan kampanye dalam pemilu? Simak penjelasannya berikut.

Pengamat mengatakan pelaporan sumbangan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan secara konsisten oleh KPU.

PENGHAPUSAN laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat digantikan dengan kebijakan lainnya,

MASYARAKAT Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas menilai pemilih kehilangan referensi dalam memilih pada Pemilu 2024

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan publik dapat mengawasi secara transparan laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024

KOMISIONER KPU RI Idham Holik menyebut bahwa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sudah termuat di dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU dinilai memperlihatkan niat merusak integritas pemilu 2024.

DALAM mendukung terciptanya transparansi politik Partai Amanat Nasional (PAN) membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Jajaran kepolisian berkomitmen bakal mencegah potensi aliran dana hasil peredaran dan penjualan narkoba kepada peserta Pemilu 2024.

“Berapa sih sebetulnya yang disumbangkan, UU Pemilu ada batasannya, kalau per seorangan berapa maksimal. Kemudian corporate berapa maksimal,"

Bareskrim Polri akan melakukan pemetaan terkait adanya potensi aliran dana hasil peredaran dan penjualan narkoba kepada peserta Pemilu 2024.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana ilegal untuk kampanye…

NasDem akan segera menyiapkan RKDK sesuai permintaan dari KPU.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir fenomena transaksi digital dalam kegiatan sumbangan dana kampanye peserta Pemilu 2024.