Kemendagri Perjuangkan Formasi Khusus ASN untuk OAP di Provinsi Baru Papua

Pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai 28 November 2023. Untuk jangka panjang, kebijakan ini dinilai positif.

SEBANYAK 384 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta. Menerima petikan SK…

Dengan menerapkan peraturan dan proses seleksi lebih ketat, dia berharap tidak ada lagi pengunduran diri dari para CPNS yang telah dinyatakan lolos…

"Hal ini (transparansi gaji) penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara."

Budaya kerja birokrasi yang penuh penyimpangan anggaran serta sistem karir yang politis dan kolusi juga menurutnya menjadi faktor pertimbangan.

Saksi diatur dalam Pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri PAN-Rebiro No 27 tahun 2021.

Tidak boleh melamar pada penerimaan aparatur sipil negara (ASN) untuk satu periode berikutnya.

Percepatan pencapaian SDGs Desa sebagai acuan pembangunan desa merupakan prioritas utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi…

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan kecintaan NKRI merupakan modal utama bagi seorang abdi negara. 

Ia mengatakan, kecurangan proses seleksi CASN menunjukkan besarnya minat masyarakat menjadi ASN

Penerimaan CPNS ini, menurut Bupati Dumupa, juga akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di Papua.

Namun hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3% atau 131.239 formasi.

Saat ini ada 106 tenaga guru agama Hindu yang berstatus honorer, seperti honorer sekolah, ada honorer yang dibiayai dana BOS (Biaya Operasional Sekolah)…

SEBANYAK 345 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tuban, Jatim, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS.

Presiden mengingatkan agar korpri mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN, memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk…

Tjahjo mengemukakan dalam merekrut PPPK karena pemerintah berkaca dari kebijakan yang diambil oleh beberapa negara maju.

Susanti mengaku pihaknya menolak jika harus membayar ganti rugi sebesar Rp9,7 miliar sesuai kerugian yang diklaim oleh korban.

Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru pada 2 Desember dan cetak kartu peserta seleksi di tanggal 2-5 Desember.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menambahkan, dari kunjungan ini, Komisi II akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam