PSHK FH UII Menilai MK Inkonsisten soal UU Cipta Kerja

Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan…

Melalui UU Ciptaker diharapkan dapat meningkatkan peluang investasi untuk sektor properti khususnya terkait kepemilikan properti untuk orang asing,

Partai Buruh mengajukan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022…

Dalam aksi turun ke jalan, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menyuarakan beberapa isu yang menjadi tuntutan para buruh saat ini, salah satunya…

Menurutnya, untuk bisa meningkatkan peran industri, maka pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan SDM

MAKI mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuat Perppu Perampasan Aset

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Ujung kekecewaan akan pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serikat buruh di Indonesia melontarkan wacana reformasi jilid dua.

PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik soal Perppu Cipta Kerja dan BEM UI cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.

Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada…

"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat…

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dinilai akan berdampak signifikan pada perekonomian dalam…

Kadin menyambut baik langkah DPR RI yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi…

Aspek Indonesia menyatakan kecewa dan menolak keputusan DPR yang mengesahkanPerppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang.

"Kita yakin bahwa substansi ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja yang hari ini sudah menjadi undang-undang bertujuan untuk benar-benar meningkatkan…

Puan Maharani mengatakan tujuan dari UU Ciptaker adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi…

Dua dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.

Suara Hinca ditinggikan usai mengetahui mikrofon mati. Ia tetap melanjutkan sikap fraksi terhadap Perppu Cipta Kerja tersebut.