-
PSHK FH UII Menilai MK Inkonsisten soal UU Cipta Kerja
Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, MK justru menghilangkan konsep meaningfull participation.
-
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
-
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan…
-
Melalui UU Ciptaker diharapkan dapat meningkatkan peluang investasi untuk sektor properti khususnya terkait kepemilikan properti untuk orang asing,
-
Partai Buruh mengajukan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022…
-
Dalam aksi turun ke jalan, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menyuarakan beberapa isu yang menjadi tuntutan para buruh saat ini, salah satunya…
-
Menurutnya, untuk bisa meningkatkan peran industri, maka pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan SDM
-
MAKI mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuat Perppu Perampasan Aset
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
-
Ujung kekecewaan akan pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serikat buruh di Indonesia melontarkan wacana reformasi jilid dua.
-
PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik soal Perppu Cipta Kerja dan BEM UI cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.
-
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada…
-
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat…
-
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dinilai akan berdampak signifikan pada perekonomian dalam…
-
Kadin menyambut baik langkah DPR RI yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi…
-
Aspek Indonesia menyatakan kecewa dan menolak keputusan DPR yang mengesahkanPerppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang.
-
"Kita yakin bahwa substansi ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja yang hari ini sudah menjadi undang-undang bertujuan untuk benar-benar meningkatkan…
-
Puan Maharani mengatakan tujuan dari UU Ciptaker adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi…
-
Dua dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.
-
Suara Hinca ditinggikan usai mengetahui mikrofon mati. Ia tetap melanjutkan sikap fraksi terhadap Perppu Cipta Kerja tersebut.