Bersama Hadapi Perfect Long Storm

Alokasi untuk biaya proses penempatan ke PT Al Zubara Manpower Indonesia hanya Rp45 juta.

Ganjar menerima bendera dengan hidmat. Lantas, bendera dibentangkan bersama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen,

"Waktu kita ketemu Selasa (2/8) angkanya 62 orang. Sekarang sudah 70. Dari 70 ini, wawancara dan verifikasi semuanya sudah dilakukan dan mereka…

Saat ini ada 91 WNI yang berada di tempat penginapan sementara yang disediakan KBRI Phnom Penh

Judha menuturkan, sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang ada dalam MoU tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan isi yang…

PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal…

Maroko menganggap wilayah gurun yang luas dan kaya sumber daya sebagai bagian integral dari wilayahnya.

Pengiriman uang dari Sri Lanka yang bekerja di luar negeri telah lama menjadi sumber utama devisa negara, menghasilkan sekitar US$7 miliar per tahun.

"Perubahan besar kita rasakan di era Pak Jokowi sebagai Presiden. Terutama bagi dunia penempatan dan pelindungan nasib PMI."

 Ia memberi paparan tentang realisasi program BP2MI, termasuk beberapa capaian dan progres.

Kepala BP2MI dan Kedubes Malaysia sepakat akan duduk bersama membicarakan kebijakan terkait visa kerja dan pemeriksaan kesehatan, sehingga tidak terjadi…

“DPD RI mendukung upaya BP2MI dan butuh dorongan politik untuk menguatkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia…

Komitmen Erick Thohir melayani PMI ditunjukkan melalui fasilitas dan program-program BUMN

"Persetujuan tertulis keluarga untuk renew atau transfer berpotensi pungli di daerah asal PMI, pemalsuan data, kerumitan administrasi," ujarnya

Ia juga mengusulkan pembentukan tim investigasi terkait hilangnya 7 ABK pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut.

Diharapkan, setelah berpengalaman kerja di negeri Sakura tersebut, taraf ekonomi dan etos kerja penerima manfaat dapat meningkat

"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Salah satunya, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022."

Publik baru terperangah kemudian marah ketika LSM Migrant Care menyebut bangunan itu sebagai kerangkeng manusia, tempat bagi perbudakan modern di Sumatra…

 Namun, lanjutnya, jangan salahkan Kemnaker juga, karena Kemnaker pun membuat keputusan sesuai keputusan dari negara penempatan.