-
Legislator Sebut RUU Omnibus Kesehatan Titipan Pemerintah
ANGGOTA Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan kalau Omnibus Law Kesehatan merupakan titipan pemerintah agar menjadi usulan inisiatif DPR.
-
Omnibus law kesehatan versi terakhir memuat beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan Pancasila, serta hak-hak…
-
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.
-
RATUSAN dokter dan tenaga kesehatan, serta mahasiswa dari berbagai universitas fakultas kedokteran melakukan aksi protes di depan gedung DPR, Jakarta,…
-
Muatan UU 18 Tahun 2008 cukup visioner, yang pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global.
-
Penyebutan PRT juga secara tidak langsung menyetarakan derajat para pekerja rumah tangga dengan pekerja-pekerja profesional lainnya.
-
Politikus PDIP itu menambahkan, yang terpenting dalam UU ini yang harus dilakukan adalah mengedepankan rakyat sebagai ujung tombak, yang dapat bertanggung…
-
Desy Ratnasari mengatakan persoalan sampah di tataran pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota Denpasar, Provinsi Bali di dinilai sangat mengkhawatirkan.
-
Kemendikbud-Ristek dan Kemenkes mengaku masih menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran.
-
PASKA tidak dimaksudkannya RUU Sisdiknas ke dalam program legilasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI, Kemendikbud-Ristek benahi lagi RUU tersebut…
-
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi keputusan Baleg DPR RI yang tidak memasukkan RUU Sistem Pendidikan Nasional dalam Prolegnas…
-
Sudah dua kali berjanji, namun DIM RUU Pendidikan Kedokteran tidak kunjung disampaikan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim kepada DPR.
-
Dia menyatakan pembahasan itu kemungkinan dilakukan pada masa sidang berikutnya karena masa sidang saat ini tersisa beberapa hari lagi.
-
Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
-
Di waktu yang sama pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di DPR.
-
Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.
-
Pihak pemerintah bakal membuat parameter bentuk pelecehan seksual non-fisik tersebut.
-
Jadwal pembahasan RUU TPKS akan dimulai dengan pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022, dan raker terakhir pengambilan…
-
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dalam diskusi daring Rakyat Menagih DPR Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP.
-
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditargetkan diambil keputusan pada 5 April 2022 mendatang.