BAKAL calon presiden atau bacapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan, menegaskan, pihak-pihak yang merasa akan kehilangan kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti tidak mengerti prinsip dalam sebuah demokrasi. Sebab, kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, tidak akan pernah hilang.
"Yang berpindah dan berganti itu adalah kewenangan dalam menjalankan kekuasaan," kata Anies saat konferensi pers bersama KPP di Jakarta, Jumat (5/5).
Hal tersebut ditegaskan Anies saat menjawab pertanyaan awak media mengenai perubahan yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi presiden selanjutnya. Dalam hal ini, Anies di bawah naungan KPP dikhawatirkan tidak akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk soal IKN.
Baca juga : Koalisi Pendukung Anies Minta Jokowi Netral pada Pemilu 2024
Meski tidak menjawab secara spesifik, Anies menegaskan bahwa agenda perubahan yang dibawa pihaknya terdiri dari perubahan dan keberlanjutan. Dalam hal ini, Anies menyebut bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya terdiri dari salah satu unsur tersebut saja.
"Jadi ini tidak sedang berbicara soal hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah," tegas Anies.
Baca juga : Luhut dan Paloh Mendadak Bertemu Bahas Pilpres 2024
"Enggak usah khawatir soal ancam mengancam. Karena ini adalah soal sirkulasi dan rotasi pemegang kewenangan," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa proses kerja KPP yang telah berjalan selama berbulan-bulan bukan merupakan atraksi politik. Ia menyebut hasil kerja KPP konkret dengan berujung pada penandatanganan sebuah deklarasi dari masing-masing partai.
Diketahui, anggota KPP terdiri dari Partai NasDem, Parati Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies berpendapat, cara kerja seperti itu dilakukan sebagai sikap bertanggung jawab kepada rakyat. KPP, lanjutnya, tidak bekerja dalam rangka membuat spekulasi dan kebingungan di tengah masyarakat.
"Di luar sana rakyat sedang menghadapi masalah kebutuhan pokok yang harganya mahal, lapangan pekerjaan yang terbatas, bicara ketimpangan," pungkas Anies. (Z-8)
