30 March 2023, 14:30 WIB

Pengusaha Optimistis Program Hilirisasi Dorong Capaian Target Investasi 2023 


mediaindonesia.com | Ekonomi

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan realisasi investasi pada 2023 mencapai Rp1.400 triliun sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu strategi Menteri Bahlil untuk memenuhi target tersebut, selain dari masuknya penanaman modal asing, juga terkait adanya program hilirisasi komoditas di berbagai sektor yang tengah digenjot oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan langkah Menteri Bahlil sudah tepat sebagai sebuah langkah awal untuk membangun industri dalam negeri, namun diperlukan sebuah insentif menarik agar dapat menarik minat investor.

Baca juga: Bahlil: Investor Sangat Menantikan PP Perizinan Usaha di IKN

“Saya rasa itu menjadi salah satu langkah awal dan tentunya diperlukan suatu insentif juga yang tepat agar kita juga memiliki daya saing yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Jadi saya rasa sudah tepat apa yang dilakukan Kementerian Investasi untuk melakukan diversifikasi yang lebih luas terkait target-target investasi yang ada,” ujar Anggawira, Kamis (30/3).

Menurut Anggawira, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia, kebijakan larangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah memaksa para pengusaha untuk ikut terlibat membangun ekosistem hilirisasi.

Tidak hanya pengusaha dari dalam negeri, Anggawira menyebut, negara atau pengusaha asing yang membutuhkan produk-produk komoditas dari Indonesia mau tidak mau juga harus mendirikan atau bermitra dalam membangun industri hilirisasi di tanah air.

Baca juga: Ekonom Puji Komitmen Bahlil Perihal Hilirisasi Logam

“Salah satunya kan dengan program hilirisasi melakukan penyetopan untuk ekspor bahan mentah automaticly kan secara langsung akan memaksa para pengusaha atau investor dari luar yang membutuhkan produk-produk atau barang-barang yang terkait industri, terkait untuk membangun industrinya di dalam negeri,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera menjelaskan bahwa capaian realisasi dari Januari hingga Desember 2021 silam, dari investasi Rp900 triliun naik menjadi Rp901 triliun atau ada kenaikan 101%. Sedangkan tahun 2022 investasi mencapai Rp1.207,2 triliun atau naik 100,7% dari total yang ditargetkan yakni Rp1.200 triliun.

“Sektor yang menjadi capaian investasi pada tahun-tahun tersebut, yakni adanya hilirisasi industri dari logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Grafik Nikel kalau pada 2019 menduduki peringkat ketiga, maka pada 2021 hingga 2022 masuk ke peringkat pertama. Ini merupakan capaian dari program hilirisasi,” ujar Heldy.

Heldy menerangkan alasan kenapa produk hilirisasi menjadi investasi yang naik secara signifikan, sebab produk hilirisasi memberikan nilai tambah yang diharapkan nilai investasi hilirisasi dari 8 sektor yang masuk bisa mencapai US$545,3 miliar, agar realisasi investasi sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kementerian Investasi BKPM mencoba membuat roadmap mengenai hilirisasi. Ada 8 sektor hilirisasi yakni sektor mineral, batubara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan dengan harapan total investasi sebesar US$545,3 miliar. Ini merupakan target angka yang cukup besar, dan apabila hal ini bisa kita capai, maka target dari pemerintah bisa terealisasi. Belum lagi masih ada 21 sektor komoditas lainnya,” katanya.

Lanjut Heldy mengatakan salah satu potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang memiliki cadangan terbesar di dunia adalah nikel. Dengan demikian adanya hillirisasi maka sudah tidak boleh lagi mengekspor bahan biji nikel dalam kadaan mentah.

“Realisasinya sekarang sudah ada dua produk olahan nikel yakni stainles dan baterai. Artinya jelas bahwa program hilirisasi menjadi nilai tambah. Dan adanya pelarangan ekspor produk mentah tersebut akan menjamin ketersediaan bahan produk,” tukas Heldy. (RO/Z-1)

BERITA TERKAIT