DALAM setahun terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bertahan pada posisi tinggi. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik merasa puas dipimpin Jokowi.
Sebanyak 10,7 persen yang merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Sebaliknya, hanya ada 20,1 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 0,7 persen merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,1 persen.
“Mayoritas publik, mencapai 77,8 persen merasa puas dipimpin Presiden Jokowi, dan tren kepuasan tercatat tetap tinggi sepanjang tahun 2022,” ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta lewa keterangan yang diterima, Kamis (23/2).
Tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi, jelas Okta, tidak lepas dari keberhasilan pemerintah menjaga kondisi perekonomian dan sosial-politik, di tengah situasi menuju berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak dunia akibat perang di Ukraina.
“Ketika banyak negara di dunia mengalami pelambatan ekonomi, Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5 persen selama empat kuartal berturut-turut,” lanjut Okta.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022. Pada kuartal I 2022 tumbuh 5,01 persen, bergerak naik menjadi 5,45 persen pada kuartal II dan 5,72 persen pada kuartal III/2022.
Meski terkoreksi lagi menjadi 5,01 persen pada kuartal IV/2022, tetap masih lebih tinggi dari perkiraan yang hanya berkisar 4 persen.
Tekanan kuat terjadi pada penghujung tahun ketika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi, serta menguatnya ancaman resesi global. Tetapi jika dilihat sejak awal tahun, pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM berkat adanya windfall komoditas.
“Setelah tiga tahun berjuang mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan mencabut kebijakan PPKM dan tengah mempertimbangkan diakhirinya status pandemi, di mana tingkat antibodi masyarakat Indonesia mencapai 99 persen,” Okta menjelaskan.
Tahun 2022 juga ditutup dengan sukses penyelenggaraan KTT G20, yang sempat dibayang-bayangi oleh konflik antara Rusia dengan negara-negara Barat. Berganti ke 2023, Indonesia mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.
Sementara itu dua kasus penegakan hukum yang membetot perhatian publik mencapai titik terang. Vonis terhadap Ferdy Sambo cs telah dijatuhkan. Sedangkan PSSI yang menjadi pusaran masalah pasca-tragedi Kanjuruhan telah memilih ketua umum dan pengurus baru.
“Penegakan hukum tetap menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, di mana institusi-institusi yang ada dianggap belum bersih dan berlaku diskriminatif,” tandas Okta.
Ia menyarankan memasuki Pemilu 2024, pemerintah dituntut untuk mengelola kebijakan secara tepat agar tidak menciptakan gejolak baru. “Gesekan dan perpecahan pada tingkat elite bisa berdampak pada keresahan pada tingkat akar rumput,” pungkas Okta.
Survei CPCS dilakukan pada 10-15 Februari 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)
