PADA tahun anggaran 2023, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Pemerintah Indonesia menargetkan pemulihan dan
pemerataan ekonomi melalui e-catalague (katalog elektronik) yang
terpercaya dan pro Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Kecil Menengah
(UKM)-Koperasi.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini, e-Catalogue akan mencapai jumlah transaksi Rp500 triliun. Selain itu, jumlah produk tayang di katalog daring tersebut bisa mncapai 5 juta produk.
"Pada Tahun Anggaran 2023, LKPP akan terus berupaya meningkatkan
kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor dan
memperkuat kebijakan terkait pengadaan barang/jasa ini. Meningkatnya
peran PDN dan produk dari UMK Koperasi sebagai tulang punggung
perekonomian nasional dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan
membangun kekuatan industri dalam negeri," ujar Hendi, sapaannya, dalam
keterangan tertulis, Rabu (8/2).
Per 28 November 2022, tercata 2.204.051 produk telah tayang pada Katalog Elektronik LKPP dengan total transaksi lebih dari Rp75 triliun. LKPP juga mencatat, hingga 18 November 2022, sebanyak 15.870 produk telah dibekukan dan 4.937 produk telah turun tayang dari e-catalogue.
Menurut dia, jumlah tayang produk di katalog elektronik tahun lalu telah melampaui target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Demikian pula jumlah transaksi yang ditargetkan tercapai selama 2023, pemerintah mengalokasikan sebesar 95% di dalamnya merupakan PDN.
Keduanya, kata dia, merupakan bentuk keseriusan LKPP menjalankan amanat
Presiden dalam Inpres 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan Presiden
Republik Indonesia.
Di sisi lain, Hendi tidak memungkiri pengembangan e-Catalogue oleh LKPP
mengalami keterbatasan dan menerima masukan dari berbagai pihak. Maka
itu, LKPP menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait sebagai
upaya untuk mempercepat transformasi digital di lembaga.
Kolaborasi
Rahmat Danu Andika, Project Leader Digitalisasi Pengadaan Pemerintah,
menjelaskan, kolaborasi dengan BUMN merupakan upaya LKPP dalam mencapai
target-target yang ditetapkan. Selain itu, melalui e-Catalogue, LKPP
dapat mengintegrasikan semua data hingga alur proses pengadaan
barang/jasa guna menghasilkan bisnis yang efektif, efisien, dan
transparan.
"Ke depannya, keputusan-keputusan terkait PDN dan UMK-Koperasi tidak
hanya berdasarkan pendekatan makro, tetapi juga melihat data sebagai
variabel pengambilan keputusan," jelasnya.
Katalog Elektronik yang dimiliki LKPP juga menjadi benteng terjadinya
praktik-praktik korupsi. Integrasi teknologi dalam pengelolaan uang
negara menjadi langkah besar dalam pencegahan korupsi melalui transaksi
pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan tersistem baik.
"Digitalisasi pengadaan barang/jasa lewat Katalog Elektronik ini bisa
dianalogikan membuat proses pengadaan dari hulu ke hilir menjadi lebih
banyak lampunya. Menjadi lebih terang dan transparan," imbuh Dika. (N-2)
