KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap berkomitmen untuk menyalurkan kegiatan berbasis masyarakat pada tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar yang efektif penyalurannya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 pada 327 kabupaten/kota.
"Kita harapkan anggaran berbasis masyarakat ini terus meningkat setiap tahunnya," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV bersama dengan KLHK, Senin (6/2).
Bambang menuturkan, sebanyak Rp1,6 miliar dialokasikan kepada setiap unit eselon 1 untuk kegiatan berbasis masyarakat di lapangan. Seperti misalnya patroli, rehabilitasi hingga penanaman bibit.
Baca juga: Peringati Hari Lahan Basah Sedunia, KLHK Tanam 30 Ribu Mangrove
Adapun, Bambang merinci, anggaran itu dialokasikan ke Direktorat Jenderal PHL Rp31,5 juta, Direktorat Jenderal PDASRH Rp918,5 juta, Direktorat Jenderal KSDAE Rp183,4 juta, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp9,4 juta, Direktorat Jenderal PSKL Rp37 juta, Direktorat Jenderal PSLB3 Rp72,9 juta, Direktorat Jenderal PPKL Rp109 juta, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Rp182 juta, Direktorat Jenderal PPI Rp125 juta dan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp3,8 juta
"Hal ini untuk menunjukkan komitmen eselon 1 dengan kegiatan yang tidak bisa lepas dari porses yang ada ini tanda penyaluran bantuan dan sosiasiasi bimtek ada di kegiatan ini," pungkas Bambang. (OL-5)
