DANA yang telah dikeluarkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam arti yang spesifik, hingga kini tidak sampai Rp500 triliun. Jumlah tersebut adalah anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang pada 2022 seperti dilaporkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp461,6 triliun.
Hal itu diungkapkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan yang diterima, Senin (30/1). Dikatakan Muhadjir, dalam anggaran program Perlinsos itu memang terdapat komponen anggaran penanggulangan kemiskinan, namun juga ada anggaran berbagai subsidi.
"Misalnya subsidi BBM, listrik, gas, pupuk, dan bibit. Subsidi BBM, misalnya, justru orang miskin tidak menikmati manfaat langsung. Begitu juga subsidi pupuk dan bibit, karena sebagian petani miskin adalah buruh tani," jelasnya.
"Juga subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) itu mensasar 130 juta lebih penduduk. Sedang jumlah warga miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang (9,57%)," imbuhnya.
Ditambahkan, bantuan spesifik untuk warga miskin itu berupa bantuan sosial (bansos) terutama berada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang pada 2022 nilainya mencapai sekitar Rp72 triliun. Dikatakan Muhadjir, memang ada bansos khusus warga miskin yang lewat kementerian lain dan pemerintah daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) juga Dana Desa. "Tetapi bisa dipastikan jumlah totalnya tidak sampai Rp500 triliun," tegasnya.
Terkait soal berapa dana untuk penanggulangan kemiskinan yang habis dipakai untuk rapat, perjalanan, dan studi banding, Muhadjir menegaskan tidak tahu persis. Tetapi, jelasnya, jumlahnya sudah jauh berkurang karena Presiden Joko Widodo sangat keras memperingatkan hal itu terlebih dalam dua tahun terahkir selama pandemi ada kebijakan PPKM.
Soal pernyataan Menpan RB Azwar Anas beberapa waktu lalu terkait dana penanggulangan kemiskinan, Muhadjir mengatakan hal telah itu tidak seperti yang diberitakan sebelumnya. "Pak Menpan RB bermaksud menjelaskan bahwa ada sebagian program penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang belum optimal, seperti sebagian dananya digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Jadi bukan habis untuk rapat dan perjalanan dinas," tegasnya. (OL-15)
